- Kebijakan Pramono disebut sudah tepat
- Pemprov DKI harus terus beri dukungan ke industri perhotelan dan restoran
- Dukungan penuh dari PSI untuk kebijakan insentif pajak
Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyambut baik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memberikan insentif pajak berupa potongan 50 persen bagi sektor perhotelan dan 20 persen untuk usaha makanan dan minuman alias restoran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyebut kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mendukung pemulihan industri yang banyak menyerap tenaga kerja.
"Kebijakan Mas Pram untuk memberikan insentif pajak berupa diskon 50 persen kepada usaha-usaha hotel dan 20 persen untuk restoran itu top dan patut diacungi jempol," ujar Justin dalam keterangannya, Rabu (27/8/2025).
Menurut Justin, Pemprov memang seharusnya hadir memberi ruang bernapas lebih luas bagi pelaku industri perhotelan dan restoran.
"Sudah semestinya Pemprov DKI memberikan dukungan sekuat-kuatnya kepada sektor perhotelan dan restoran karena industri tersebut termasuk industri yang cukup banyak menyerap tenaga kerja yang sesuai dengan demografi masyarakat DKI," jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini keluar pada momen yang pas. Sebab, sektor perhotelan sempat babak belur akibat rendahnya okupansi hotel dalam beberapa bulan terakhir.
"Kebijakan Insentif ini datang pada waktu yang tepat, kita masih mengingat bahwa sektor perhotelan sempat terpukul dengan berkurangnya tingkat okupansi terutama di hotel berbintang yang terus menurun, bahkan mencapai angka 38 persen di bulan Maret 2025," katanya.
Kondisi itu mulai membaik pada pertengahan tahun, meski dianggapnya belum stabil.
"Pada bulan Juni 2025, tingkat okupansinya mulai kembali meningkat meskipun belum menyentuh angka ideal, sehingga kebijakan strategis berupa pemotongan pajak dari Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membawa dampak yang positif," lanjut Justin.
Baca Juga: Fathian Pujakesuma Sindir Adies Kadir: Rp 3 Juta Sehari Itu Bukan Kos, Itu Hotel Bintang Lima
Selain meringankan beban pajak, Justin berharap insentif ini bisa mendorong penyerapan tenaga kerja lebih besar di Jakarta.
"Selain dapat meringankan kewajiban pajak, insentif ini juga dapat menjadi stimulan industri perhotelan dan restoran di Jakarta untuk tetap bergeliat dan menyerap tenaga kerja," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pajak Makin Tinggi di Inggris, 89.000 Karyawan Industri Perhotelan Kehilangan Pekerjaan
-
Industri Hotel Jakarta Terancam Kolaps? Pemprov DKI Turun Tangan dengan Insentif Pajak
-
Pramono Anung Obral Diskon 'Gila-gilaan' Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta
-
Kos Rp 3 Juta Disebut Hotel Mewah, Fathian: Alasan DPR Tolol Banget
Terpopuler
- Bedak Tabur atau Bedak Padat Dulu? Panduan Makeup Flawless Tahan Lama
- 4 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Sesuai Review Pembeli
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- Aisyah Zakkiyah, Komisaris Baru PTPP yang Viral Punya Gaji dan Tunjangan Miliaran
- Bedak Tabur Apa yang Bikin Glowing dan Tahan Lama? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
-
Jadi Tersangka Bareng Eks Jampidsus Febrie, Don Ritto Sudah Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya
-
Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU
Terkini
-
Pakar: Pengalihan Kasus Febrie ke Kejagung Tak Punya Dasar Hukum, Hanya Redam Konflik Institusi
-
Iran Ngamuk Lagi, Kuwait Dibombardir Hancurkan Tanki Bahan Bakar Militer AS
-
Penanganan Kasus Febrie Adriansyah Berisiko Mandek, Pukat UGM Desak KPK Ambil Alih
-
Riset ITS Kembangkan Bensin Sawit: Seberapa Besar Peluangnya Menggantikan BBM Fosil?
-
Ancaman Bom Warnai Hari Pertama MPLS, Pemprov DKI Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi
-
Pesan 'Bunda' untuk Siswa di Hari Pertama MPLS 2026: Saling Jaga Teman, Jangan Ada Lagi Perundungan
-
Anak Korban Kekerasan Seksual 27 Pria di Sampang Butuh Pemulihan, Bukan Sekadar Hukuman Pelaku
-
Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik, Mengapa DPR Menolak APBN Menanggung Ongkos Jemaah?
-
IRGC Iran: Operasi Pembalasan ke Amerika Akan Terus Berlanjut
-
Prabowo Harus Turun Tangan! Minta KPK Ambil Alih Kasus Febrie Demi Selamatkan Sistem Hukum