- Mahfud MD soroti demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat.
- Mahfud MD sindir pemerintah untuk tidak mencari-cari dalang pendemo.
- Mahfud MD minta pemerintah lebih baik mencari jalan keluar yang diprotes pendemo.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik tajam yang menohok kebiasaan pemerintah dalam merespons gelombang protes publik.
Menurutnya, pemerintah harus berhenti menggunakan narasi klasik dengan selalu mencari-cari "dalang" atau aktor intelektual di balik setiap demonstrasi besar.
Pernyataan keras ini disampaikan Mahfud sebagai respons atas maraknya aksi massa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan buruh belakangan ini.
Ia menegaskan bahwa gerakan-gerakan tersebut lahir secara alami dari perut persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Mahfud, menuding adanya pihak yang menunggangi aksi adalah cara berpikir yang keliru dan kontraproduktif.
Ia meyakini bahwa demonstrasi yang terjadi adalah murni ekspresi ketidakpuasan.
"Demonstrasi yang terjadi dianggap organik dan tidak ada dalangnya," ujar Mahfud MD dikutip dari podcast akun YouTube miliknya pada Rabu (27/8/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan bagi aparat dan pejabat yang kerap kali sibuk melacak konspirasi ketimbang menyerap aspirasi.
Sindiran untuk Istana: Ini Momentum, Bukan Ancaman
Baca Juga: 400 Ditangkap dalam Demo di DPR: 200 Anak di Bawah Umur, LBH Jakarta Dihalangi Mendampingi!
Lebih jauh, Mahfud MD tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran strategis bagi para pemangku kebijakan.
Alih-alih bersikap defensif dan melihat para demonstran sebagai musuh, pemerintah seharusnya memandang gelombang protes sebagai sebuah momentum berharga.
Menurutnya, inilah kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi, mengidentifikasi akar masalah, dan segera merumuskan jalan keluar yang solutif.
Sikap reaktif dengan menuding adanya "dalang" hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan pemerintah dari substansi masalah yang sebenarnya.
"Pemerintah harus memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan jalan keluar dari kemelut yang sedang terjadi," tegasnya.
Pandangan Mahfud ini menjadi pengingat penting bahwa dalam sebuah negara demokrasi, unjuk rasa adalah kanal komunikasi yang sah antara rakyat dan penguasa.
Mengabaikan atau mendelegitimasi suara-suara dari jalanan dengan teori konspirasi hanya akan menumpuk kekecewaan publik yang bisa menjadi bom waktu. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah perlu lebih banyak mendengar daripada menuding.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
-
Mandiri Tunas Finance Terancam Sanksi OJK Buntut Debt Collector Tusuk Advokat
Terkini
-
Status Hukum Masih Dikaji, Bareskrim Pertimbangkan Sidang Adat Toraja dalam Kasus Pandji
-
LPDP Masih Hitung Nilai Pengembalian Dana Beasiswa Alumni AP Suami Dwi Sasetyaningtyas
-
Pegawai Rental yang Aniaya Petugas SPBU Resmi Jadi Tersangka: Positif Sabu!
-
Di Hadapan Raja Yordania, Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Perdamaian di Palestina
-
PDIP Soroti Rencana Impor 105.000 Mobil Pickup dari India: Jangan Rugikan Pabrikan Dalam Negeri
-
Sopir Toyota Calya Ugal-Ugalan di Jakarta Diamankan, Polisi Tunggu Hasil Tes Urine
-
Warga Jakarta dengan Luas Rumah di Bawah 70 Meter Bisa Dapat Toren Gratis dari PAM JAYA
-
Betawi di Era Digital: Pemuda Diminta Jadi Garda Depan Pelestarian Budaya
-
Dari Gerakan Non Blok ke Aliansi Amerika, Indonesia Tak Lagi Bebas Aktif Gegara ART dan BoP?
-
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Terkait Kasus Pemerasan Sertifikasi K3