- Mahfud MD soroti demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat.
- Mahfud MD sindir pemerintah untuk tidak mencari-cari dalang pendemo.
- Mahfud MD minta pemerintah lebih baik mencari jalan keluar yang diprotes pendemo.
Suara.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, melontarkan kritik tajam yang menohok kebiasaan pemerintah dalam merespons gelombang protes publik.
Menurutnya, pemerintah harus berhenti menggunakan narasi klasik dengan selalu mencari-cari "dalang" atau aktor intelektual di balik setiap demonstrasi besar.
Pernyataan keras ini disampaikan Mahfud sebagai respons atas maraknya aksi massa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa dan buruh belakangan ini.
Ia menegaskan bahwa gerakan-gerakan tersebut lahir secara alami dari perut persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Mahfud, menuding adanya pihak yang menunggangi aksi adalah cara berpikir yang keliru dan kontraproduktif.
Ia meyakini bahwa demonstrasi yang terjadi adalah murni ekspresi ketidakpuasan.
"Demonstrasi yang terjadi dianggap organik dan tidak ada dalangnya," ujar Mahfud MD dikutip dari podcast akun YouTube miliknya pada Rabu (27/8/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi tamparan bagi aparat dan pejabat yang kerap kali sibuk melacak konspirasi ketimbang menyerap aspirasi.
Sindiran untuk Istana: Ini Momentum, Bukan Ancaman
Baca Juga: 400 Ditangkap dalam Demo di DPR: 200 Anak di Bawah Umur, LBH Jakarta Dihalangi Mendampingi!
Lebih jauh, Mahfud MD tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan saran strategis bagi para pemangku kebijakan.
Alih-alih bersikap defensif dan melihat para demonstran sebagai musuh, pemerintah seharusnya memandang gelombang protes sebagai sebuah momentum berharga.
Menurutnya, inilah kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi, mengidentifikasi akar masalah, dan segera merumuskan jalan keluar yang solutif.
Sikap reaktif dengan menuding adanya "dalang" hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan pemerintah dari substansi masalah yang sebenarnya.
"Pemerintah harus memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan jalan keluar dari kemelut yang sedang terjadi," tegasnya.
Pandangan Mahfud ini menjadi pengingat penting bahwa dalam sebuah negara demokrasi, unjuk rasa adalah kanal komunikasi yang sah antara rakyat dan penguasa.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi