Suara.com - Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyoroti penanganan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Mempawah yang diduga ikut menyeret Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan.
Terkait itu, Saut mendesak KPK tidak berlama-lama 'menggantung' status Ria Norsan setelah diperiksa dalam kasus itu. Sebab, menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk mengusut sebuah kasus cukup besar.
"Iya tapi kalau dia panggil karena kekuatan buktinya, ya gimana juga. Kan itu ongkos tiket saja sudah berapa bolak-balik," kata Saut ditulis pada Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, dengan adanya pemeriksaan terhadap Ira Norsan, penyidik cukup serius untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan bisa dibilang KPK telah menemukan adanya bukti-bukti soal dugaan aliran uang haram yang diterima Ira Norsan terkait proyek tersebut.
"Jadi aku pikir KPK serius dan KPK sudah melihat bukti kayaknya begitu," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia pun meminta agar publik menunggu dan mengawasi kinerja KPK terkait siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di dinas PUPR Kabupaten Mempawah.
"Nanti ditunggu saja, jadi dikawal aja supaya apa yang dia maksud oleh Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto), saya kejar (koruptor) sampai ke ujung dunia," bebernya.
Ungkap Nasib Ria Norsan
KPK sebelumnya bicara soal nasib status hukum Gubernur Kalbar Ria Norsan dalam kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Mempawah yang telah menjerat tiga orang tersangka.
Terlebih, Ria juga sudah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus ini pada Kamis (21/8/2025) lalu.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya tidak segan mengalihkan status hukum Ria jika menemukan bukti.
“Tentunya pada saatnya nanti ketika kami sudah menemukan bukti-bukti yang cukup untuk dialihkan statusnya, ya kita akan segera mengalihkan statusnya,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).
Dia menjelaskan KPK mengirimkan tim penyidik untuk menggeledah sejumlah lokasi di Kalimantan Barat untuk mendalami keterlibatan Ria dalam perkara ini.
“Kami beberapa kali penyidik itu ke sana, kita berapa kali juga melakukan penggeledahan dan lain-lain, seperti itu," ujar Asep.
Diketahui, KPK sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan melakukan sejumlah rangkaian penggeledahan di 16 lokasi.
Berita Terkait
-
Sahroni Blak-blakan Ngaku Ngumpet di DPR saat Demo 25 Agustus: Saya Gak Mungkin Menampakan Fisik!
-
Heboh Postingan Provokatif Polisi usai Demo Rusuh di DPR: STM Kentang, Rame Doang Ditembak Mundur!
-
Asyik Joget usai Gaji DPR Naik Disorot, Eko Patrio Kena Ulti: Gua Tuntut Lo Semua di Akhirat!
-
Takut Didemo Rakyat, Sikap 'Cupu' Dave Laksono Ditertawai Susi Pudjiastuti: Tenggelamkan Saja Bu!
-
Siapa Dave Laksono? Wakil Rakyat Tajir Melintir tapi Cuit Nyali saat DPR Dikepung Pendemo 25 Agustus
Terpopuler
- 6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
- Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 29 November: Ada Rivaldo, Ribuan Gems, dan Kartu 110-115
- 5 Shio Paling Beruntung Hari Ini Minggu 30 November 2025, Banjir Hoki di Akhir Bulan!
- Tewas Menabrak Pohon, Gary Iskak Diduga Tak Pakai Helm Saat Kecelakaan Tunggal
Pilihan
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
-
Jejak Sunyi Menjaga Tradisi: Napas Panjang Para Perajin Blangkon di Godean Sleman
-
Sambut Ide Pramono, LRT Jakarta Bahas Wacana Penyambungan Rel ke PIK
-
Penjarahan Beras di Gudang Bulog Sumut, Ini Alasan Mengejutkan dari Pengamat
Terkini
-
Bukan Pelawak Tapi Anak Petani, Dono Kasino Indro Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Lombok Tengah
-
Dampak Bencana Sumatra di Luar Dugaan, Gubernur Pramono Siapkan Bantuan Tambahan
-
Lantik Wali Kota Jakarta Barat Jadi Sekda DKI, Pramono Anung: Saya Butuh Administrator Ulung
-
Soal WNI Jadi Korban Kebakaran di Hong Kong, Ketua MPR: Ke Depan Harus Ada Mitigasi
-
Polda Metro Jaya Turun Tangan, 15 Truk Bantuan Disalurkan ke Korban Banjir Sumatera
-
Banjir Sumatera: IDAI Soroti Krisis Air Bersih dan Lonjakan Penyakit Menular pada Anak
-
Sinyal Mati 4 Hari, Polri Pasang Starlink Buka Jalur Komunikasi Warga Terisolasi di Wilayah Bencana
-
RUU Penyesuaian Pidana: Korban Perkosaan Kini Dapat Akses Obat Aborsi Tanpa Dipidana
-
Pemerintah-DPR Sepakat Pertegas Pencabutan Hak Profesi bagi 'Residivis' di RUU Penyesuaian Pidana
-
IDAI Desak Banjir Sumatera Jadi Bencana Nasional: Anak Paling Rentan Terimbas