Suara.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini mengemban sebuah tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Demokrat ini resmi ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara.
Jabatan baru ini secara efektif menempatkan AHY sebagai "panglima" yang akan memimpin megaproyek pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan menyelamatkan pesisir utara Jawa dari ancaman tenggelam.
AHY menjelaskan bahwa tugas utama dari badan baru ini adalah melindungi seluruh wilayah pesisir utara Jawa dari dua ancaman utama; banjir rob dan penurunan permukaan tanah (subsidence).
"Ini bagaimana kita bisa memproteksi wilayah Utara Jawa dari banjir rob dan subsidence," kata AHY usai menjadi pembicara dalam acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, ini bukan hanya soal menyelamatkan pemukiman warga, tetapi juga kawasan-kawasan ekonomi vital.
"...masyarakat yang tinggal di sana juga sangat berisiko menghadapi berbagai bencana alam, termasuk juga kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang juga harus kita lindungi," tegasnya.
Jadi Panglima 5 Kementerian Sekaligus
Dengan jabatan barunya ini, AHY kini memiliki kewenangan besar untuk mengoordinasikan lima kementerian terkait sekaligus. Ini menempatkannya dalam posisi yang sangat strategis untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Beberapa kementerian yang akan berada di bawah koordinasinya antara lain; Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Perhubungan.
Baca Juga: Prabowo Panggil Kapolri Hingga Kepala Bapisus ke Istana, Bahas Situasi Negara
"Sehingga ingin mendorong dan menyatukan langkah-langkah ke depan, karena ini adalah proyek besar jangka panjang," kata AHY.
Badan Otorita ini kini diwajibkan untuk segera menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk memulai megaproyek yang telah lama tertunda ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar