Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul adalah, "Apakah PPPK Paruh Waktu bisa diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa harus ikut tes lagi?"
Kabar baiknya, Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 memberikan peluang besar untuk hal ini. Berdasarkan Diktum 18 dan 28, PPPK Paruh Waktu yang diangkat pada tahun 2024 berpotensi diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu melalui mekanisme evaluasi kinerja berkala, tanpa perlu mengikuti seleksi ulang.
Jika evaluasi kinerja menunjukkan performa yang baik, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bisa langsung mengajukan usulan pengangkatan kepada Kepala BKN.
Namun, perlu diingat, ini bukan hak yang didapatkan secara cuma-cuma. Keputusan ini sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti ketersediaan anggaran di instansi dan adanya formasi PPPK Penuh Waktu yang kosong.
Jika PPPK Paruh Waktu memutuskan untuk pindah instansi setelah diangkat, ia akan dianggap mengundurkan diri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah poin penting yang harus dipertimbangkan matang-matang sebelum mengajukan pengangkatan.
Proses dan Syarat Pengangkatan
Proses pengangkatan dari PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.
1. Evaluasi Kinerja dan Persyaratan
Langkah pertama adalah memastikan pegawai memenuhi syarat dasar. Ini termasuk telah melewati masa evaluasi kinerja dengan hasil yang memuaskan dan memastikan instansi memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai posisi penuh waktu.
Baca Juga: Ribuan Honorer DKI Akhirnya Bernapas Lega Jadi PPPK, Pramono Punya Pesan Khusus
Pengangkatan ini juga dipengaruhi oleh keputusan dari pihak-pihak terkait, mulai dari MenPAN-RB hingga BKN.
2. Prosedur Pengajuan yang Terperinci
Proses pengajuan pengangkatan ini cukup sistematis. Awalnya, PPK mengajukan usulan kebutuhan PPPK ke MenPAN-RB.
Setelah MenPAN-RB menyetujui jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan, PPK kemudian mengajukan perubahan status PPPK ke BKN dalam kurun waktu tujuh hari kerja.
Kepala BKN akan memberikan pertimbangan teknis, yang menjadi dasar bagi PPK untuk menetapkan pengangkatan sesuai regulasi.
3. Kriteria Pegawai yang Berhak Diangkat
Berita Terkait
-
PPPK Paruh Waktu Dapat SK Seperti ASN? Ini Penjelasan Lengkapnya
-
Peserta PPPK Paruh Waktu Bisa Pantau Pengajuan NIP, Ini Caranya
-
Alokasi PPPK Paruh Waktu 2025, Ini Cara Update Status Terbaru Melalui MOLA BKN
-
Jadwal Pendaftaran PPPK Paruh Waktu 2025, Ini Syarat, Lowongan, dan Gajinya
-
Apa Saja Jabatan yang Bisa Diisi PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Daftarnya
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
Terkini
-
Survei Kepuasan Tinggi, Profesor LIPI Soroti Geng Solo dan Menteri 'Nilai Merah' di Kabinet Prabowo
-
Polisi Ungkap Alasan Tak Mau Gegabah Usut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Keluarga Korban Jadi Prioritas
-
Keracunan MBG Masih Terjadi, JPPI Catat Ribuan Orang Jadi Korban dalam Sepekan
-
Geger Kematian Siswa SMP di Grobogan, Diduga Dibully di Sekolah, Polisi Periksa 9 Saksi
-
Usut Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil Anggota DPRD Mojokerto
-
Fakta Baru Kematian Siswa SMP Grobogan: Di-bully Lalu Diadu Duel, Tulang Tengkuk Patah
-
Awas Kejebak Macet! Proyek Galian Tutup Jalan Arjuna Selatan, Mobil Dialihkan ke Jalur Lain
-
BGN Latih 10 Ribu Petugas SPPG untuk Tekan Risiko KLB Keracunan Makanan
-
Istana Kaji Usulan DPR Naikkan Status Bulog jadi Kementerian
-
Diungkap KPK, 57,33 Persen Pegawai Lihat Pejabat Menyalahgunakan Anggaran untuk Kepentingan Pribadi