Suara.com - Sebuah video yang beredar di media sosial merekam detik-detik sejumlah warga mengejar mobil rantis Brimob, usai melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025) sore.
Dalam video berdurasi singkat itu, tampak beberapa pengendara motor yang juga sesama ojol berseragam hijau-hitam ikut memburu kendaraan taktis tersebut.
Rantis Brimob melaju kencang di jalan layang Pejompongan, sementara para pengendara membuntuti dari samping dan belakang sambil berteriak serta melempar batu kecil.
Suasana kacau itu terjadi setelah kericuhan di depan DPR pecah menjelang petang.
Seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan menjadi korban ketika mobil rantis melintas untuk membubarkan massa aksi.
Namun pada saat itu, mobil rantis justru melindas tubuh Affan hingga meninggal.
Meski warga sempat berteriak memperingatkan, kendaraan tetap melaju hingga ban depan dan belakang menggilas korban. Affan dinyatakan meninggal di lokasi.
Peristiwa tersebut menyulut amarah warga yang berada di sekitar lokasi. Mereka berupaya menghadang laju rantis, namun kendaraan taktis itu justru tancap gas meninggalkan area kericuhan.
Video warga mengejar rantis pun langsung menyebar luas dan memicu gelombang kecaman publik.
Baca Juga: Tragedi Driver Ojol Tewas, Formappi Angkat Bicara : DPR Harus Tanggung Jawab!
Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025), digelar oleh ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, hingga kelompok buruh.
Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai bermasalah dan merugikan rakyat kecil.
Salah satu tuntutan utama massa adalah pembatalan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta revisi Undang-Undang Penyiaran.
Demonstran menilai pasal-pasal dalam regulasi tersebut mengancam kebebasan berekspresi, membungkam kritik, dan berpotensi mengkriminalisasi masyarakat sipil.
Selain itu, massa juga menyoroti RUU Pertanahan dan Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap semakin menyingkirkan hak-hak rakyat kecil dari akses tanah dan pekerjaan layak.
Melalui aksi ini, mereka menegaskan agar DPR tidak hanya menjadi corong kepentingan politik dan oligarki, melainkan kembali berpihak pada aspirasi rakyat.
Berita Terkait
-
Kapolri Minta Maaf Pengemudi Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob
-
Saksi Mata Rantis Brimob Lindas Ojol: Sudah Teriak Ada Gojek di Bawah, Tetap Digilas Sampai Habis!
-
Driver Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob Bernama Affan Kurniawan
-
Mako Brimob Kwitang Dikepung Massa Usai Rantis Lindas Driver Ojol
-
Detik-detik Mencekam Ojol Tewas Digilas Rantis Polisi, Korban Terseret di Bawah Kolong
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
- 5 HP Android dengan Kualitas Setara iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max
Pilihan
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
Terkini
-
Aksi Koboi Kades: Panjat Pagar dan Todong Pistol ke Warga Bekasi, Kini Disidik Polisi
-
Menenun Harapan Perempuan Penenun di Timur Indonesia Bersama Giro Kartini
-
Khofifah Bangga Program ADEM Cetak Generasi Papua Berprestasi, 51 Murid Lolos PTN
-
Lagi Ujian Diciduk Polisi! 2 Pelajar Palmerah Ditangkap usai Bacok Siswa SMK secara Acak
-
Satgas PRR Minta Optimalisasi TKD dan Hibah Antardaerah Tak Terhambat Birokrasi
-
Buntut Kasus Hanania, Menteri Haji: Sekarang Semua Travel Wajib Akreditasi!
-
Minta Anggaran Rp3,9 T Cuma Dikasih Rp728 M, Pigai: Kami Berprestasi Tapi Tak Pernah Diapresiasi DPR
-
Polri Rekrut Disabilitas: Bukan Cuma Staf, Berpeluang Duduki Jabatan Struktural!
-
Kapolri Jamin Takkan Serobot Kursi ASN: Polisi Masuk Kementerian Hanya Jika Diminta!
-
Mengurai Benang Kusut Gagal Bayar Gaji PPPK: Apakah Dana APBN Bisa Jadi Solusi?