Berdasarkan laporan resmi LHKPN per 31 Desember 2024, total kekayaan Eko Prasetyo tercatat sebesar Rp1,703 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,420 miliar.
Penurunan tersebut setara dengan 29,61% atau sekitar Rp716 juta hanya dalam kurun waktu satu tahun.
A. Aset Tanah dan Bangunan
Bagian terbesar dari harta Eko bersumber dari kepemilikan tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Wonosobo, dengan nilai mencapai Rp1,92 miliar. Aset tersebut terdiri atas sebidang tanah seluas 1.425 m² senilai Rp1,27 miliar serta tanah berikut bangunan dengan luas 450 m²/130 m² yang dihargai Rp650 juta.
Nilai aset properti ini bahkan mengalami sedikit kenaikan, yakni sebesar Rp20 juta dibanding tahun sebelumnya.
B. Kendaraan dan Alat Transportasi
Selain itu, Eko juga memiliki beberapa kendaraan dengan total nilai Rp365 juta. Rinciannya antara lain sepeda motor Yamaha Scoopy keluaran 2017, motor Honda tahun 2024, serta mobil Hyundai Creta tahun 2022. Walaupun ada tambahan kendaraan baru berupa motor Honda senilai Rp35,5 juta, keseluruhan nilai kendaraan justru turun karena depresiasi pada mobil yang nilainya merosot hingga Rp60 juta.
C. Harta Bergerak Lain dan Kas
Kategori harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp28 juta, lebih rendah dibanding tahun 2023 yang mencapai Rp34 juta. Sebaliknya, dana kas dan setara kas justru meningkat cukup signifikan, dari Rp91 juta pada 2023 menjadi Rp244 juta di tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya likuiditas yang lebih longgar.
Baca Juga: 7 Ciri Oknum Anarkis yang Patut Diwaspadai Saat Demo Agar Tetap Aman dan Tidak Terprovokasi
D. Utang Jadi Sorotan
Hal yang paling menonjol dalam laporan LHKPN Eko adalah pos utang. Jika pada 2023 ia hanya mencatat kewajiban sebesar Rp90 juta, maka di tahun 2024 jumlahnya melonjak drastis hingga Rp1 miliar, atau naik lebih dari 1.011%.
Inilah faktor utama yang menyebabkan nilai kekayaan bersih Eko Prasetyo merosot. Keterbukaan melalui LHKPN sendiri berperan penting agar publik dapat menilai transparansi pejabat negara. Penurunan tajam pada harta Eko, terutama karena lonjakan utang, tentu menimbulkan tanda tanya besar.
Meski begitu, bila melihat dari sisi aset fisik, khususnya tanah dan bangunan, kondisi kekayaan Eko masih tergolong stabil dan tetap menjadi komponen terbesar dari keseluruhan harta yang ia miliki.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
Berita Terkait
-
7 Ciri Oknum Anarkis yang Patut Diwaspadai Saat Demo Agar Tetap Aman dan Tidak Terprovokasi
-
Antisipasi Demo di Depan Gedung DPR, Ribuan Polri dan TNI Disiagakan Hari Ini
-
Agustus yang Getir: Ketika Euforia Kemerdekaan Berbentur Realitas Protes
-
Mau Ikut Turun ke Jalan? Ini 12+ Barang yang Wajib Dibawa saat Demo Demi Keamanan
-
Situasi Memanas! Prabowo Perintahkan Tindak Tegas: Makar dan Terorisme Jadi Sorotan
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
-
Rupiah Melemah Tipis ke Rp16.626, Pasar Cari Petunjuk dari Risiko Global
Terkini
-
Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya
-
Gus Yahya Pantang Mundur, Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal Demi Hukum
-
Buntut Panjang Kasus Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Penyidik Rossa Purbo Besok
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar
-
Menteri PMK Bantah Penjarahan Beras di Sibolga: Bantuan untuk Warga Banjir, Bukan Kerusuhan
-
Benteng Terakhir yang Terkoyak: Konflik Manusia dan Negara di Jantung Tesso Nilo
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
Ancaman Serius KLHK, Pemda Perusak Lingkungan Bakal 'Dihukum' Sanksi Berlapis
-
Banjir Sumatra Jadi Petaka, KLHK 'Obrak-abrik' Izin, Bakal Panggil Perusahaan Pekan Depan
-
Media Sustainability Forum 2025: Perkuat Daya Hidup Media Demi Topang Demokrasi