8 Lokasi Demo Jakarta Hari Ini, Waspada Macet dan Potensi Rekayasa Lalin

Suara.com - Pada hari ini, Senin, 1 September 2025, sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga mantan dosen, menggelar aksi damai untuk menyuarakan aspirasi di Jakarta.

Setidaknya 8 (delapan) lokasi menjadi titik kumpul massa, yang tersebar di wilayah strategis seperti Tanah Abang, Gambir, Senen, Menteng, hingga Sawah Besar.

Aksi ini tidak hanya menarik perhatian publik tetapi juga memengaruhi aktivitas sehari-hari, terutama bagi para pengguna jalan. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan mengantisipasi potensi kemacetan.

Polisi telah mengeluarkan peringatan agar warga mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar area demonstrasi.

Berdasarkan informasi yang diterima, semua aksi ini telah dilaporkan dan dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

7 Titik Lokasi Demo di Jakarta Hari Ini 1 September 2025

Aksi yang berlangsung di tujuh titik ini membawa beragam isu. Berikut rinciannya:

1. Gedung DPR/MPR RI (Tanah Abang)

Aliansi BEM Tangerang Selatan, yang beranggotakan sekitar 50 orang, menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1998, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penolakan sejumlah program strategis nasional. Mereka juga mendesak agar gaji anggota DPR diturunkan dan RUU KUHAP ditolak.

Baca Juga: Mahasiswa Amikom Yogyakarta Rheza Sendy Gugur di Tengah Aksi Demo: Fakta Apa yang Perlu Diketahui?

2. Silang Selatan Monas (Gambir)

Ada dua kelompok yang menggelar aksi di lokasi ini. Pertama, Lembaga Bantuan Hukum DPD KNPI DKI Jakarta dengan sekitar 200 peserta menyoroti kasus kematian pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis Brimob.

Kedua, Pengurus Pusat PMKRI yang beranggotakan sekitar 30 orang menuntut pencopotan Kapolri dan beberapa menteri yang merangkap jabatan. Mereka juga menuntut penghentian program makan bergizi gratis.

3. Sawah Besar

Di lokasi ini, dua kelompok berbeda juga menggelar aksi. Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (Gempar) berunjuk rasa di depan Kementerian Agama RI untuk menuntut pengusutan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, Gerakan Muda Anti Korupsi beraksi di depan kantor BPS RI, mendesak evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut.

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Gambir)

Seorang mantan dosen dari Universitas Muhammadiyah Madiun melakukan aksi tunggal terkait dugaan ijazah ilegal tahun 2022. Ia menyoroti keberpihakan tim audit Itjen Kemendikbudristek dalam kasus tersebut.

5. Kantor Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Gambir)

Koalisi Mahasiswa Nusantara (Kamnas) menggelar aksi untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan korupsi dalam distribusi anggaran beasiswa.

6. Kantor DPP Partai Nasdem (Menteng)

Komunitas Pemantau Korupsi menuntut agar kader Partai Nasdem, Amelia Anggraini, diperiksa terkait dugaan korupsi program biskuit balita dan ibu hamil.

7. Depan Sat Brimob Polda Metro Jaya (Kwitang)

Kelompok Bangun Indonesia Maju menyoroti dugaan tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Aksi ini diikuti oleh sekitar 30 orang.

8. Gedung KPK

Ratusan warga Pati diagendakan melakukan aksi di sekitaran gedung KPK pada hari ini. Aksi ini menuntut Bupati Pati, Sudewo, ditangkap dan segera ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di Wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Anggaran 2018-2022.

Di tengah ramainya aksi di berbagai titik, Aliansi BEM SI Kerakyatan Jabodetabek Banten memutuskan untuk menunda rencana demo mereka.

Sejatinya, mereka berencana untuk menuntut pembatalan tunjangan dewan. Namun, melihat situasi dan kondisi yang kurang kondusif, mereka memilih untuk menangguhkan rencana tersebut.

Menyikapi gelombang unjuk rasa yang terjadi beberapa hari terakhir, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tanggapannya. Beliau menekankan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan secara damai.

Presiden memperingatkan bahwa tindakan anarkis, seperti merusak fasilitas umum, penjarahan, atau tindakan yang membahayakan nyawa, merupakan pelanggaran hukum. Dalam situasi tersebut, negara memiliki kewajiban untuk hadir dan melindungi masyarakat.

Secara keseluruhan, gelombang unjuk rasa ini menjadi cerminan dari beragam isu yang dihadapi bangsa, mulai dari isu sosial, politik, hingga hukum. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat merespons tuntutan ini dengan bijak, sambil tetap memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kontributor : Rizqi Amalia