Suara.com - Thailand kini berada di ujung tanduk ketidakpastian politik dan ekonomi yang besar, bahkan bayang-bayang kudeta mulai menghantui. Situasi genting ini muncul setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra secara mengejutkan dicopot dari jabatannya pada Jumat lalu.
Pencopotan Paetongtarn didasarkan pada pelanggaran etika. Ini merupakan buntut dari penangguhannya pada bulan Juli, menyusul bocornya percakapan telepon antara dirinya dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn diketahui mengkritik seorang komandan militer Thailand yang bertugas mengawasi sengketa perbatasan dengan Kamboja.
Padahal, saat itu Paetongtarn justru diduga sedang berupaya menenangkan Hun Sen. Namun, insiden ini justru memicu pertempuran antara Thailand dan Kamboja pada akhir Juli, meskipun gencatan senjata akhirnya tercapai lima hari setelah konflik pecah.
Ekonomi Thailand Terpuruk Akibat Tarif Trump dan Instabilitas Politik
Di sisi ekonomi, ketidakstabilan politik yang memanas ini menjadi penghambat serius bagi upaya Thailand untuk memulihkan ekonominya. Thailand sedang berjuang menghadapi dampak tarif dari pemerintahan Trump dan kini menjadi salah satu pasar dengan kinerja terburuk di Asia. Indeks pasar modal saham di Thailand telah anjlok 11,7 persen sepanjang tahun ini.
Radhika Rao, Ekonom Senior DBS Bank, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Thailand cenderung melemah. Meskipun demikian, bank sentral diperkirakan akan tetap memangkas suku bunga untuk mendukung pertumbuhan.
"Thailand dapat mengalami perlambatan pada paruh kedua tahun ini," kata Radhika, seperti dilansir dari CNBC International, Selasa (2/9/2025).
Sementara itu, Analis Nomura memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Thailand hanya sebesar 1,8 persen. Mereka memprediksi dampak tarif pada paruh kedua tahun ini akan memperburuk siklus ekonomi, diperparah dengan umpan balik negatif antara kondisi keuangan yang ketat dan aktivitas ekonomi yang lemah.
Bank Dunia juga telah memangkas tajam proyeksi pertumbuhan tahunan Thailand untuk tahun 2025 menjadi 1,8 persen, turun dari 2,9 persen. Proyeksi untuk tahun 2026 juga dipangkas menjadi 1,7 persen dari 2,7 persen. Sebagai perbandingan, ekonomi Thailand tumbuh 2,5 persen pada tahun 2024.
Baca Juga: Negara Tetangga Indonesia di Ambang Kekacauan, Potensi Kudeta Militer Mencuat
Peringkat Kredit Thailand Terancam Diturunkan Moody's
Ketidakpastian politik dan pelemahan pertumbuhan ekonomi ini telah membuat para analis Nomura memperkirakan adanya penurunan peringkat kredit negara oleh Moody's dalam beberapa kuartal mendatang.
Sebelumnya, pada bulan April, Moody's telah merevisi prospek peringkat Thailand menjadi "negatif" dari "stabil". Hal ini menandakan meningkatnya ketidakpastian politik dan pelemahan pertumbuhan yang berkelanjutan di negara tersebut. Peringkat kredit negara Moody's untuk Thailand saat ini berada di Baa1.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
Terkini
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik
-
Meski Kepala Daerah Ditahan, Kemendagri Tegaskan Pemerintahan Pati dan Madiun Tetap Berjalan
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo