Stok Pangan Nasional Diklaim Aman Meski Demo Ricuh, Menko Zulhas Ungkap Strategi Pemerintah

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa pasokan pangan nasional tetap aman. Hal ini disampaikannya meskipun serangkaian aksi unjuk rasa telah pecah di sejumlah wilayah sejak akhir Agustus lalu, yang sempat memicu kekhawatiran publik.

"Nanti kita lihat, insyaAllah kalau soal pangan lancar," kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

Menurut Zulhas, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi komprehensif untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan. Salah satu program utamanya adalah percepatan swasembada pangan, air, dan energi.

Zulhas menjelaskan, kementerian dan lembaga terkait kini tengah mempercepat pembukaan lahan baru untuk komoditas padi dan jagung. Upaya ini diharapkan dapat mendongkrak produksi nasional secara signifikan dan memperkuat cadangan pangan strategis negara.

Selain tanaman pangan, pemerintah juga fokus pada peningkatan produksi bahan pangan hewani. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan kebutuhan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terjadi.

Tidak hanya di sektor hulu, Zulhas juga menyoroti pentingnya efisiensi distribusi pangan. Ia secara khusus meminta agar penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dikelola Bulog lebih digencarkan.

"Agar Bulog bersama pemerintah daerah mempercepat penyaluran SPHP 1,3 juta ton, bukan dalam bentuk bazar, tapi langsung masuk ke pasar-pasar," ujarnya.

"Kalau bazar kan lama nyerapnya, tapi kalau pasar tradisional tiap kecamatan ada, tiap kabupaten ada, jadi lebih efektif," tambah Zulhas.

Di sisi lain, aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 itu menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit.

Baca Juga: Prabowo Blak-blakan: Polisi Kadang Khilaf! Tapi...

Di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencatat total kerugian akibat aksi massa mencapai Rp51 miliar. Angka tersebut mencakup kerusakan fasilitas umum vital seperti halte Transjakarta dan stasiun MRT yang terdampak kericuhan.