- PDIP belum beri sanksi tegas ke Deddy Sitorus
- Pengamat dorong PAW, bukan sekadar nonaktifkan
- Publik desak DPR dan partai tunjukkan perubahan nyata
Suara.com - Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyoroti sikap PDI-Perjuangan (PDIP) yang tak kunjung menjatuhi sanksi pada kadernya, Deddy Sitorus setelah dianggap sebagai salah satu pemicu unjuk rasa besar-besaran atas pernyataannya.
Menurut Agus, seharusnya PDI-Perjuangan memberi sanksi berupa pergantian antar waktu (PAW) terhadap Deddy.
Sejauh ini, sejumlah partai telah menjatuhi sanksi berupa penonaktifan kepada kader yang jadi sasaran kemarahan publik.
Meski demikian, ia menilai sanksi ini tak cukup dan partai harus menghukum dengan menunjuk PAW.
"Kalau itu bagian dari respon partai seharusnya ya dilakukan pergantian antar waktu, bukan dinonaktifkan ya. Kan dinonaktifkan itu kan baru dinonaktifkan dalam pengertian tidak bekerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, apakah itu akan diganti antar waktu sehingga yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR diganti oleh anggota DPR yang lain," beber Agus kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Diketahui, sikap sejumlah anggota DPR RI yang belakangan menuai kritik publik.
Nama-nama seperti Ahmad Syahroni (NasDem), Eko Patrio (PAN), Uya Kuya (PAN), Deddy Sitorus (PDI-P), hingga Nafa Urbach (NasDem) masuk dalam sorotan karena dianggap kerap melontarkan pernyataan arogan.
Agus mengakui, keputusan partai menonaktifkan kader yang bermasalah merupakan bentuk respons positif.
Namun, publik menilai langkah tersebut belum menyentuh substansi karena tidak jelas apakah berujung pada PAW atau hanya sebatas peringatan.
Baca Juga: Dikejar Pertanyaan Soal PAW, Begini Reaksi Elite Pimpinan Partai Politik di Istana
"Kalau itu (mengundurkan diri atau tidak) itu persoalan rasa ya. Soal bagaimana sensitifitas melihat suasana dan kebatinan masyarakat. Kalau dinonaktifkan itu tergantung mekanisme yang ada di partai," jelas Agus.
Khusus menyangkut Deddy Sitorus, yang hingga kini belum dijatuhi sanksi oleh PDI-P, Agus menilai penyelesaiannya bergantung pada mekanisme internal partai banteng moncong putih.
Ia menekankan pentingnya sensitifitas politik dalam membaca keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Agus menilai yang terpenting bagi anggota DPR yang menuai kritik adalah melakukan introspeksi.
"Menurut saya sepanjang mereka bisa memperbaiki diri, kemudian bisa mengubah diri dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Buat saya yang penting sih melakukan perubahan," katanya.
Ia menegaskan, solusi bukan sekadar mundur dari jabatan, melainkan menunjukkan perubahan sikap yang nyata agar kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat pulih.
Berita Terkait
-
Ahok Tegur Legislator PDIP Gegara Diam soal Kenaikan Gaji Anggota DPR
-
'Banteng Dibersihkan': Pacul Tumbang, 'Raja Daerah' Mana Target Mega Selanjutnya?
-
Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
-
Ultimatum Jenderal PDIP ke Calon Hakim MK: Ingat, Bapak Dipilih DPR, Jangan Hantam Kami!
-
Kembali Jabat Sekjen PDIP, Hasto Ungkap Pesan Megawati dan Spiritualitas yang Lahir di Rutan KPK
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena