- Pertemuan antara pejabat dan pengemudi ojol seharusnya dilakukan melalui asosiasi resmi
- Igun menduga pertemuan Gibran dengan ojol bagian dari rekayasa politik
- Asosiasi resmi pengemudi ojol di Indonesia tak pernah mengirim perwakilan menemui Gibran.
Suara.com - Pertemuan sejumlah orang yang mengaku pengemudi ojek online (ojol) dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (1/9/2025) memicu tanda tanya besar.
Asosiasi resmi pengemudi ojol di Indonesia mengaku tak pernah mengirim perwakilan dalam pertemuan tersebut.
Ketua Umum Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA), Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pihaknya tidak tahu menahu siapa sosok yang menemui Gibran.
Menurut dia, para pengemudi ojol justru mempertanyakan kapasitas orang-orang yang tampil menggunakan atribut ojol itu.
"Nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Malah, ojek online di seluruh Indonesia mempertanyakan siapa mereka. Siapa orang-orang ini yang mengaku menggunakan atribut ojek online," ujar Igun kepada Suara.com, Selasa (2/8/2025).
Igun lantas menyinggung dugaan bahwa pertemuan itu bisa saja bagian dari rekayasa politik.
Ia menilai perlu ada penjelasan, apakah pertemuan tersebut murni pertemuan pribadi atau benar-benar mewakili aspirasi pengemudi.
"Itu yang jadi pertanyaan. Apakah hal ini merupakan rekayasa dari Wapres Gibran untuk menarik simpati pengemudi ojek online, atau memang ada orang-orang yang mengaku mewakili pengemudi ojol," ucapnya.
Tak hanya GARDA, Igun memastikan asosiasi resmi lainnya juga tidak mengenal orang-orang yang muncul di hadapan Gibran.
Baca Juga: Fathian Pujakesuma Tagih Sikap Prabowo dan Gibran soal Penyerangan Kampus: Bangun Kalian!
"Betul. Tidak ada yang mengenal," tegasnya.
Menurut Igun, pertemuan antara pejabat dan pengemudi ojol seharusnya dilakukan melalui asosiasi resmi, bukan sekadar menghadirkan individu tanpa keterwakilan.
Ia menekankan, GARDA sendiri memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan tercatat di pemerintah daerah maupun pusat.
"Ya, sebagian besar begitu. Bukan asal comot dari pinggir jalan. Aspirasi itu harus ada keterwakilan," katanya.
Lebih lanjut, Igun juga menyoroti atribut ojol yang bisa dengan mudah dibeli oleh masyarakat umum. Hal itu membuat siapa saja bisa mengenakan jaket atau helm ojol tanpa benar-benar menjadi pengemudi.
"Ya, siapapun bisa membeli atribut ojol. Tapi apakah dia benar ojol atau bukan, atau apakah mereka lembaga atau bukan, itu tidak bisa diketahui," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
KPK Tegaskan Tak Ada Uang Mengalir ke Partai Gerindra dari Dugaan Pemerasan Bupati Sudewo
-
Eks Ketua Komnas HAM Hafid Abas Tekankan Praduga Tak Bersalah untuk Rektor UNM Prof Karta Jayadi
-
Tangkal Paparan Konten Radikal, Komisi E DPRD DKI Setuju Aturan Sita HP Selama Jam Belajar
-
Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Vendor Laptop dalam Dugaan Korupsi Chromebook Kemendikbudristek
-
Penampakan Uang Rp2,6 Miliar dalam Karung dari OTT KPK Bupati Pati Sudewo
-
Gusti Purbaya Temui Dasco di DPR, Konflik Keraton Solo Sempat Disinggung
-
Kejagung Geledah Dua Tempat Penukaran Uang Asing Terkait Dugaan Korupsi Ekspor Pome
-
Bikin Pemotor Jatuh, Menyoal Kualitas Perbaikan Jalan Juanda Depok yang Cepat Rusak Total
-
6 Fakta Oknum Guru PNS di Tangsel Cabuli 16 Siswa: Diduga Penyuka Sesama Jenis
-
Ruang Terbuka Hijau Masih Tertahan di 5 Persen, Pemprov DKI: Kami Coba Capai 30 Persen pada 2045