Sebagai jalan keluar, Ray Rangkuti menawarkan beberapa solusi konkret. Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
Selain itu, komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus dibuktikan dengan segera membahas RUU Perampasan Aset dan merevisi UU KPK agar kembali kuat.
Di sisi lain, Ray juga menyoroti pentingnya peran oposisi yang kuat di parlemen. DPR, menurutnya, tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai "stempel" bagi kebijakan pemerintah.
Oposisi yang vokal dan kritis diperlukan sebagai kanal penyalur aspirasi publik sekaligus mekanisme kontrol yang efektif.
"Anggota DPR harus mengubah gaya hidupnya dan lebih berempati terhadap penderitaan rakyat," tambahnya.
Terkait salah satu tuntutan demonstran untuk membubarkan DPR, Ray memaknainya secara simbolis.
Menurutnya, tuntutan itu bukanlah untuk membubarkan lembaga legislatif secara harfiah, melainkan seruan untuk membubarkan budaya feodal, korup, dan mentalitas pejabat yang merasa harus selalu diistimewakan.
Reformasi kultural di tubuh pejabat negara menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi.
Baca Juga: Dasco Utus Andre Rosiade Cs Hadapi Gelombang Demo Baru di Senayan
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi