- GMNI gelar aksi damai dan tertib di depan Gedung DPR.
- Mereka menuntut perombakan ketidakadilan struktural di semua sektor.
- Massa bubarkan diri usai bertemu perwakilan DPR tanpa kericuhan.
Suara.com - Massa aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) membubarkan diri usia bertemu dengan perwakilan DPR RI.
Massa meninggalkan gedung parlemen sekira jam 16.15 WIB. Terlihat massa yang menggunakan angkutan kota, tidak ada satupun yang bertahan di depan Gedung DPR RI.
“Ingin ke Kompas TV,” kata salah satu massa sembari naik ke angkutan kota yang mereka sewa, di depan Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Selama aksi, jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi ke Slipi, dan sebaliknya tetap bisa dilewati.
Tidak ada sama sekali penutupan atau pengalihan arus.
Kemudian, aparat kepolisian berseragam yang melakukan penjagaan sekitar aksi tidak begitu banyak.
Mereka sama sekali tidak melengkapi diri demgan helm, tameng bahkan pentungan.
Massa GMNI sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPR RI.
Pantauan Suara.com, massa datang menggunakan sebuah mobil komando, dan sejumlah angkutan umum yang mereka sewa.
Baca Juga: Tinggalkan 'Jejak' Perlawanan, Aliansi Perempuan Tuntut Penghentian Kekerasan Negara
Dalam orasinya, Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar mengatakan bahwa ketidakadilan struktural hari ini tidak dapat ditoleransi.
“Ketidakadilan tidak lahir secara alamiah melainkan dipelihara oleh sistem yang timpang,” katanya, di depan Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Saat ini, kata Sujahri, jurang sosial semakin dalam ketika DPR menambah fasilitas mewah bagi anggotanya. Sementara rakyat berjuang dengan kenaikan harga pangan.
“Bagaimana mungkin kita bicara Indonesia Emas 2025 jika guru sekolah masih lapar, sekolah masih roboh, dan rakyat kecil diberlakukan sebagai warga kelas dua,” ungkapnya.
Adapun tuntutan massa aksi dari GMNI diantaranya:
- GMNI Menegaskan Sikap Bahwa Bangsa Indonesia harus tetap menjunjung tinggi Persatuan dan Kesatuan sebagai sesama anak bangsa dalam menghadapi berbagai dinamika dan gejolak yang terjadi;
- GMNI menuntut Pemerintahan Indonesia dibawah Presiden Prabowo Subianto segera meruntuhkan ketidakadilan Struktur Ekonomi dan segera mengembalikan kepada Prinsip Ekonomi Pancasila;
- GMNI Menegaskan Sikap Bahwa Negara harus segera meruntuhkan Ketidakadilan Struktur Sosial dan segera mengembalikan kepada prinsip Sosialisme Indonesia;
- GMNI Menegaskan sikap bahwa Negara harus meruntuhkan ketidakadilan struktur Hukum dan Politik untuk segera mengembalikan kepada prinsip Negara Hukum yang berlandaskan pada Demokrasi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
BBM Non-Subsidi Naik, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah Soal Mitigasi Harga Energi
-
Puan Soroti Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon, DPR Dorong Evaluasi Misi Perdamaian
-
Siapa Ahmad Vahidi? Komandan Baru IRGC Iran Jadi Sosok Menakutkan Bagi AS dan Israel
-
Didesak Aliansi, DPRD Kaltim Sepakat Tanda Tangani Pakta Integritas
-
Terbongkar! Lab Narkoba Vape Malaysia di Apartemen River Side Tangerang Jadi , Nilainya Rp762 Miliar
-
Kadis LH Jadi Tersangka Longsor Bantargebang, Rano Karno: Ini Konsekuensi yang Harus Dipikul
-
Clandestine Lab Vape Narkoba Terungkap di Tangerang, Polisi Sita Barang Bukti Senilai Rp762 Miliar
-
KPK: 91 Persen Koruptor Adalah Laki-laki
-
Sah! DPR Ketok Palu UU PPRT di Hari Kartini, Jutaan Pekerja Rumah Tangga Kini Punya Payung Hukum
-
Lebanon Pilih Negosiasi dengan Israel, Presiden Joseph Aoun Ungkap 3 Tujuan Utama