Misbakhun dari Partai Apa? Wakil Rakyat Diduga Ikut Marathon Saat Jakarta Memanas

Suara.com - Ketika kemarin gelombang demonstrasi yang mengguncang Jakarta, publik justru menyoroti Mukhamad Misbakhun, salah satu anggota DPR RI.

Bukan karena orasinya di gedung parlemen, melainkan karena dugaan partisipasinya dalam ajang Sydney Marathon 2025 saat demo besar 25-28 Agustus 2025.

Peristiwa ini memantik pertanyaan mendasar: dari partai apa Misbakhun? Sekaligus membuka keingintahuan rakyat perihal profil anggota DPR tersebut.

Profil Mukhamad Misbakhun

Pertanyaan "Misbakhun partai apa" terjawab dengan jelas. Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., adalah politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini, bukanlah nama baru di kancah politik nasional.

Sebelum berlabuh di Partai Golkar, Misbakhun pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2009-2014.

Karier politiknya terbilang dinamis. Lulusan STAN ini memulai kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Pajak sebelum akhirnya banting setir menjadi pengusaha.

Pengalamannya yang malang melintang di sektor keuangan, perpajakan, dan bisnis mengantarkannya kembali ke Senayan sebagai legislator dari Partai Golkar.

Saat ini, ia memegang jabatan strategis sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan.

Baca Juga: DPR Kunker ke Australia Saat Demo, Misbakhun Malah Daftar Sydney Marathon 2025? Ini Klarifikasinya

• Nama Lengkap: Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
• Partai: Partai Golongan Karya (Golkar)
• Jabatan: Anggota DPR RI / Ketua Komisi XI
• Lahir: Pasuruan, 29 Juli 1970
• Pendidikan: STAN, Universitas Trisakti (S1 & S3), Universitas Gadjah Mada (S2)

Kronologi Dugaan Partisipasi di Sydney Marathon

Isu ini mencuat ketika nama Misbakhun ditemukan terdaftar sebagai peserta Sydney Marathon 2025 dengan nomor pendaftaran 12132.

Kabar ini dengan cepat menyebar, mengingat pada saat yang bersamaan, ribuan warga turun ke jalan di Jakarta untuk menyuarakan protes terhadap berbagai kebijakan, termasuk kenaikan tunjangan DPR.

Misbakhun sendiri membantah bahwa tujuannya ke Australia adalah untuk mengikuti maraton. Ia mengklaim perjalanannya merupakan bagian dari kunjungan kerja resmi Komisi XI DPR RI.

Menurutnya, agenda di Australia adalah untuk bertemu dengan berbagai pihak, termasuk Dubes RI, mahasiswa LPDP, dan lembaga keuangan setempat.

"Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat,” tegas Misbakhun.

Namun, bantahan itu seolah dimentahkan oleh bukti digital. Warganet menemukan dan menyebarkan tangkapan layar dari aplikasi pelacak kebugaran Strava yang diduga milik Misbakhun.

Akun tersebut mencatat aktivitas lari pagi di Sydney sejauh 7,22 km. Unggahan ini sontak memicu hujatan dan cibiran publik, yang menuding sang legislator tidak jujur dan tidak peka terhadap situasi di Tanah Air.

Rekam Jejak Misbakhun

Misbakhun lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelum ke politik, ia awalnya mengabdi sebagai PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Selama lebih dari satu dekade, Misbakhun meniti karier sebagai birokrat pajak.

Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan fiskal, APBN, dan perpajakan—pengetahuan yang kelak menjadi senjata utamanya di parlemen.

Namun, jiwa aktivisnya yang telah terasah sejak menjadi mahasiswa di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tak pernah padam.

Dorongan untuk membuat perubahan yang lebih besar membawanya mengambil keputusan radikal: menanggalkan seragam PNS dan terjun ke dunia usaha.

Berikut ini linimasa kariernya:

• 1990-2004: Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak.
• 2004: Mundur dari PNS dan memulai karier sebagai pengusaha.
• 2009-2014: Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
• 2014-sekarang: Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
• 2025-2030: Terpilih sebagai Ketua Umum Depinas SOKSI.

Langkah Misbakhun memasuki arena politik nasional dimulai pada Pemilu 2009. Saat itu, ia berhasil melenggang ke Senayan melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namanya langsung meroket saat menjadi salah satu inisiator Hak Angket Kasus Bank Century.

Sikapnya yang vokal dan tanpa kompromi dalam membongkar skandal tersebut membuatnya menjadi sorotan utama media dan publik.

Meski kariernya sempat diwarnai kontroversi hukum terkait kasus Bank Century, Misbakhun menunjukkan resiliensi politik yang luar biasa.

Setelah melalui proses hukum yang panjang, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung.

Babak baru dalam karier politiknya dimulai ketika ia memutuskan berlabuh ke Partai Golkar. Keputusan ini terbukti tepat.

Bersama partai berlambang beringin, Misbakhun kembali terpilih sebagai anggota DPR RI untuk tiga periode berturut-turut: 2014-2019, 2019-2024, dan 2024-2029.

Konsistensinya di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan menunjukkan kepakarannya.

Ia menjadi salah satu arsitek penting di balik lahirnya berbagai undang-undang strategis, termasuk UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Terlepas dari apakah Misbakhun pada akhirnya benar-benar berlari di ajang maraton utama atau tidak, namanya yang terdaftar dan aktivitas larinya di Sydney sudah cukup untuk melukai perasaan publik.

Ini menjadi pengingat keras bagi semua pejabat publik bahwa di era digital, setiap tindakan mereka berada di bawah pengawasan ketat masyarakat.

Kini, bola ada di tangan Misbakhun dan Partai Golkar untuk memulihkan kepercayaan.

Namun, yang lebih penting, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh elite politik tentang pentingnya kepekaan, empati, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

Bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Apakah pantas seorang anggota dewan berada di luar negeri untuk urusan yang terkesan pribadi saat negara sedang genting?