- Anggota DPR bicara sembarangan karena tidak sadar status dan empati.
- Hak imunitas membuat DPR merasa tidak akan ada konsekuensi hukum.
- Meski kebal hukum, DPR diadili melalui Mahkamah Kehormatan Dewan.
Suara.com - Abigail Limuria membicarakan anggota DPR yang berkata sembarangan bersama Deddy Corbuzier di podcast Close the Door pada Kamis, 4 September 2025.
Sebab beberapa anggota DPR dinonaktifkan setelah memberikan pernyataan yang menyakiti hati masyarakat, sebut saja Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.
Abigail Limuria lantas menanyakannya kepada Deddy Corbuzier yang merupakan Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.
Abigail Limuria ingin tahu alasan anggota DPR suka bicara ngawur menurut pandangan Deddy Corbuzier.
Sebelum mengungkap pendapatnya, Deddy Corbuzier memberi contoh soal keputusannya memisahkan media sosial pribadinya dengan pekerjaan sebagai Stafsus Menhan.
Di media sosialnya sebagai Stafsus, pernyataan yang berhubungan dengan masyarakat dilarang menyakiti, harus sesuai protokoler, atau perintah.
Deddy Corbuzier sempat menghela napas berat dan berpikir panjang sebelum mengutarakan pemikirannya soal anggota DPR yang berkata ngawur.
"Tidak sadar status, maka empati tidak ada," jawabnya singkat.
Deddy Corbuzier sebenarnya tidak mempermasalahkan anggota DPR yang pernyataannya terpeleset.
Baca Juga: Demo 4 September di DPR: Abigail Limuria Pimpin Penyerahan Simbolis 17+8 Tuntutan Rakyat
"Kepeleset sekali dua kali, bisa. Kepeleset boleh. Tapi menghina masyarakat adalah hal lain," tegasnya.
"Yang kita lihat sekarang kan bukan kepeleset," sahut Abigail Limuria yang dibenarkan Deddy Corbuzier.
Sedangkan Abigail Limuria menilai anggota DPR berbicara seenaknya lantaran berpikir tidak ada konsekuensi.
"Menurut gue, pasti karena mereka merasa nggak akan ada konsekuensi. Makanya bisa semena-mena," tutur Abigail Limuria.
Deddy Corbuzier kemudian mengungkap fakta mengejutkan yang tidak diketahui banyak orang, bahkan Abigail Limuria yang belakangan ini mengawasi DPR.
Berita Terkait
-
Satu Telat, Satunya Bungkam: Ahmad Dhani dan Denny Cagur Kompak Dihujat Warganet Soal Korban Demo
-
Geser Ahmad Sahroni, Rusdi Masse Awali Karier Sebagai Sopir Truk hingga Duduki Posisi Strategis
-
Wajah Mirip Tom Lembong, Abigail Limuria Anak Siapa?
-
Tak Lagi Bungkam, Deddy Corbuzier Ikut Desak Pemerintah Realisasikan Tuntutan 17+8 Rakyat
-
Demo 4 September di DPR: Abigail Limuria Pimpin Penyerahan Simbolis 17+8 Tuntutan Rakyat
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Rosan Roeslani Lapor ke Prabowo: Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun
-
Pemicu Tersembunyi Kekerasan Digital di Kalangan Siswa, Salah Satunya Takut Dibilang Nggak Asyik
-
La Ode Ahmad: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Pusat Ekonomi Desa, Bukan Cuma Proyek Fisik
-
Kawal Visi Transparansi, Jaga Desa Beri Penghargaan bagi Pelopor Desa Bebas Korupsi
-
Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan Bahas Strategi Jaga Stabilitas Ekonomi
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
-
KRL Mati Listrik di Lintas KebayoranSudimara, KAI Commuter Sebut Gangguan Gardu PLN
-
Dony Oskaria: Karyawan BUMN Harus Aktif Jelaskan Kebijakan Negara ke Publik
-
Kemlu Pastikan 13 WNI Selamat dari Kebakaran Besar di Malaysia, Begini Kondisinya
-
UU PPRT Disahkan: Menteri PPPA Pastikan Tak Ada Lagi Pekerja Tanpa Perlindungan