Datangi DPR RI, Jerome Polin, Ferry Irwandi hingga Andovi da Lopez Sampaikan 17+8 Tuntutan Mendesak!

Suara.com - Sejumlah influencer mendatangi Gedung DPR RI lagi, kali ini untuk menyampaikan langsung 17+8 tutun rakyat. Tuntutan disampaikan demi menyuarakan keresahan rakyat selama ini.

Para influencer yang datang ke Gedung DPR RI tepatnya di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) ini di antaranya Jerome Polin, Ferry Irwandi, Andovi da Lopez, Jovial Da Lopez, Fathia Izzaty, Andhita F Utami hingga Jeremy Owen.

Andhita menyampaikan adanya 17+8 tuntutan rakyat ini didasarkan adanya kekecewaan mendalam publik.

"Kami ditanya apa motivasi awal atau alasan tuntutan 17+8. Kami di sini ingin bilang bahwa ini semua didasarkan dari kecewaan yang mendalam dan rasa berduka yang sangat dalam terhadap berbagai korban yang sudah meninggal dunia," kata Andhita di lokasi.

"11 orang korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi karena menyuarakan aspirasi mereka. Ini semua disebabkan oleh proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat," sambungnya.

Menurutnya, kalau dari awal pemerintah mendengar rakyat, dan DPR menyerap partisipasi masyarakat dengan baik, maka tak akan ada kericuhan yang terjadi sepeti pada akhir Agustus 2025 kemarin.

"Sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang bisa mengukur respon pemerintah secara tepat, dengan alur akuntabilitas yang jelas dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya. Maka dari itu kami tampung dari beberapa sumber," katanya.

Sementara itu, adanya 17+8 tuntutan ini disampaikan untuk semua dari eksekutif, yudikatif hingga legislatif yakni DPR RI.

Tuntutan juga terutama 17 tuntutan ini harus bisa direspons dan dijalani selambat-lambatnya pada 5 September 2025 besok.

Baca Juga: Tak Lagi Bungkam, Deddy Corbuzier Ikut Desak Pemerintah Realisasikan Tuntutan 17+8 Rakyat

"Kami melihat dokumen ini adalah dokumen hidup yang menjadi simbol bahwa rakyat memiliki aspirasi yang harus ditengah oleh pemerintah. Dan tuntutan ini akan selalu bisa berkembang untuk ikut menangkap berbagai aspirasi lainnya," katanya.

Adapun naskah 17+8 tuntutan rakyat ini akhirnya diterima oleh tiga Anggota DPR RI yang menerima massa, yakni Andre Rosiade, Rieke Diah Pitaloka, dan Kawendra Lukistian.

"Yang jelas kami sudah berkoordinasi baik internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan itu bisa dipenuhi," kata Andre.

Berikut isi lengkap tuntutan:

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun