- Prabowo disebut akan mengganti Sri Mulyani dari pos Menteri Keuangan.
- Bos LPS Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan jadi penggantinya.
- Perombakan kabinet akan diumumkan, Senin sore ini.
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut-sebut sebagai satu dari lima menteri yang bakal diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025).
Selain Sri Mulyani, empat menteri lain yang dikabarkan bakal diganti ialah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.
Lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora): Dito Ariotedjo; dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI): Abdul Kadir Karding.
Satu menteri lainnya yang bakal dicopot ialah Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi.
Khusus untuk Sri Mulyani, kabar yang beredar kekinian adalah bakal diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu sendiri sudah tiba di Istana.
Serupa dengan Gus Irfan, Purbaya juga mengaku ditelepon oleh Seskab Teddy untuk hadir pada pukul 15.00 WIB, namun ia mengaku tidak tahu persis agenda pemanggilannya.
Purbaya, yang tampil meyakinkan dengan setelan jas dan dasi biru, bahkan datang bersama keluarganya.
Saat ditanya mengenai kesiapannya jika benar akan dilantik menjadi menteri, Purbaya menjawab dengan tegas dan penuh percaya diri.
Baca Juga: Dicopot dari Kabinet Prabowo, Intip Kekayaan Fantastis Sri Mulyani yang Hampir Rp100 Miliar
"Siap lah gak pernah gak siap," kata Purbaya.
Kehadiran Purbaya ini menguatkan spekulasi akan adanya perombakan besar di tim ekonomi kabinet.
Figur lain yang terlihat adalah Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Dengan mengenakan PSL lengkap dengan dasi biru dan kopiah hitam, Ferry memilih untuk tidak memberikan keterangan apa pun kepada media dan langsung berjalan cepat memasuki Istana.
Kehadirannya memunculkan pertanyaan, apakah ia akan mendapat promosi jabatan atau digeser ke posisi lain.
Hingga berita ini diturunkan, Istana belum memberikan keterangan resmi.
Tag
Berita Terkait
-
Dicopot dari Kabinet Prabowo, Intip Kekayaan Fantastis Sri Mulyani yang Hampir Rp100 Miliar
-
Lakukan Reshuffle, Prabowo Lantik Menteri Baru dan Ganti Pejabat di 5 Kementerian Hari Ini
-
Kencang Menteri Direshuffle Sore Ini Termasuk Sri Mulyani, Prabowo: Tak Ada yang Tak Bisa Diganti
-
Airlangga Hartarto Pasrah usai Santer Isu Reshuffle Kabinet Prabowo, Apa Katanya?
-
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!
-
Terseret Pusaran Narkoba, Pemprov DKI Jakarta Segel Permanen Whiterabit PIK
-
Swadaya Warga Matraman Lindungi Ibu Hamil dan Anak dari Asap Rokok
-
Dokumen Pentagon Bocor Ungkap Rencana AS Hukum Spanyol dan Inggris Terkait Perang di Iran
-
Rapor Merah Pelayanan Hijau Jakarta: Kurang Armada, Ribuan Permohonan Pemangkasan Pohon Antre!
-
Tercekik Harga BBM, Transjakarta Siap Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
KPK Dorong Capres hingga Cakada Wajib dari Kader Parpol, Ini Alasan di Baliknya