Kementerian Haji dan Umrah Dapat Anggaran Baru? Gus Irfan Bilang Begini

Suara.com - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, kementerian yang ia pimpin tidak akan mendapat alokasi anggaran baru.

Ia berujar, alokasi anggaran dari anggaran Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

Diketahui BP Haji naik status menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Anggaran tidak ada anggaran baru, anggaran kita Badan Penyelenggara Haji yang lama, ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) yang dialihkan ke Kementerian Haji," kata Gus Irfan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Sementara itu, terkait arahan dari Presiden Prabowo Subianto, Irfan mengatakan Prabowo mengundang dirinya ke ruangan usai pelantikan.

Melalui pertemuan di ruangan tersebut, Prabowo menyampaikan arahan perihal penyelenggaraan haji.

"Terkait dengan haji, beliau menyampaikan apapun yang perlu dilakukan, lakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jemaah haji kita," kata Irfan.

Irfan merasa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan menyangkut penyelenggaraan ibadah haji.

"Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Sosok Gus Irfan, Cucu Pendiri NU Jadi Menteri Haji Pertama RI Pilihan Prabowo

Sebelumnya, meski Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) resmi menjadi Kementerian Haji dan Umrah, nasib sang kepala, Irfan Yusuf atau Gus Irfan, justru belum ada kepastian.

Istana Kepresidenan menyatakan, tidak ada jaminan bahwa Gus Irfan akan otomatis dilantik menjadi menteri.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebut bahwa posisi menteri baru tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini seolah menjadi sinyal bahwa bursa calon Menteri Haji pertama kini terbuka lebar, dan Gus Irfan harus bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang mungkin sudah ada di kantong presiden.