News / Nasional
Selasa, 09 September 2025 | 15:42 WIB
Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin resmi merangkap Menteri Koordinator Politik, dan Keamanan RI. Ia langsung memimpin rapat di gedung Menkopolkam, Selasa (9/9/2025). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih]

Suara.com - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin resmi rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanaan ad interim, Selasa (9/9/2025).

Sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menkopolkam.

Sjafrie sendiri bergerak cepat mengambil alih komando di Kantor Kemenkopolkam. 

Dia langsung memimpin rapat perdana, Selasa sore.

Sjafrie langsung memimpin rapat bersama jajaran pejabat eselon I di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Dalam forum strategis itu, ia memberikan arahan awal sebagai pemegang sementara salah satu pos kementerian paling vital di kabinet, yang kini menjadi sorotan publik.

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus, yang secara resmi menyambut tugas rangkap jabatan Sjafrie.

“Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menhan selaku Menko Polkam ad interim,” ujar Lodewijk, sebelum sesi arahan dari Sjafrie dilangsungkan secara tertutup dan tanpa peliputan media.

Kehadiran Sjafrie di Kemenko Polhukam merupakan buntut langsung dari perombakan kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9).

Baca Juga: Soal Budi Gunawan Kena Reshuffle, Politisi PDIP: Itu Hak Prerogatif Presiden, Harus Dihormati

Budi Gunawan, yang sebelumnya menjabat Menko Polhukam, diberhentikan dari posisinya, menciptakan kekosongan mendadak di pucuk pimpinan kementerian tersebut.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah mengonfirmasi bahwa Presiden belum menunjuk pengganti definitif untuk Budi Gunawan, sehingga solusi sementara menjadi pilihan utama.

"Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Tunggu nanti diumumkan," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Senin.

Langkah cepat Sjafrie menggelar rapat internal mengisyaratkan adanya urgensi untuk memastikan stabilitas dan koordinasi di sektor polhukam tidak terganggu selama masa transisi, sembari menanti keputusan Presiden mengenai sosok Menko Polhukam definitif.

Load More