Bali Diterjang Banjir Terparah dalam Satu Dekade, Benarkah Hanya Salah Cuaca Ekstrem?

Suara.com - Pulau Dewata berduka. Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Bali pada Rabu (10/9/2025) menyisakan pilu mendalam. Tak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial, bencana ini tercatat sebagai yang terparah dalam satu dekade terakhir dan telah merenggut belasan nyawa.

Namun, di tengah duka, pertanyaan besar mengemuka, apakah cuaca ekstrem menjadi satu-satunya kambing hitam dalam tragedi ini?

Melansir laman BBC Indonesia, hingga Kamis (11/9/2025) pukul 11.00 WIB, data resmi menunjukkan angka yang mengerikan. Total korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan mencapai 14 jiwa, dengan dua warga lainnya masih dalam status pencarian.

Korban tersebar di beberapa wilayah, dengan rincian delapan jiwa di Kota Denpasar, dua di Kabupaten Jembrana, tiga di Kabupaten Gianyar, dan satu di Kabupaten Badung.

"Di Kota Denpasar ada 43 titik, tapi yang terbesar banjirnya adalah di wilayah Pasar Kumbasari dan wilayah Jalan Pura Demak," kata Gubernur Wayan Koster kepada wartawan Christine Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Bencana ini dipicu oleh hujan dengan intensitas sangat lebat yang mengguyur Bali sejak Selasa (9/9/2025) pagi, akibat aktifnya gelombang ekuatorial Rossby. Luapan air dari sungai-sungai besar seperti Tukad Badung tak terhindarkan, mengubah jalanan menjadi sungai dan merendam ribuan rumah serta pusat bisnis. Terowongan (underpass) Simpang Dewa Ruci yang ikonik pun lumpuh total terendam air.

Namun, menyalahkan alam sepenuhnya agaknya terlalu menyederhanakan masalah. Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyoroti faktor lain yang tak kalah krusial.

"Pembangunan ini masalah infrastruktur, infrastruktur jaringan saluran air itu kan harus bagus, kemudian aliran-aliran sungai itu juga terganggu kan karena dampak pembangunan," katanya.

Pernyataan ini diamini oleh ekonom dari Universitas Udayana, Amrita Nugraheni Saraswaty. Menurutnya, perencanaan pembangunan dan alih fungsi lahan yang masif menjadi biang keladi utama.

Baca Juga: Cerita Malang Pasutri Yang Jadi Korban Banjir di Bali, Sempat Telepon Anak Jam 4 Pagi

"Dicari persoalannya kenapa aliran sungai terhenti, apa daerah resapannya hilang atau berkurang? Lalu cari solusinya apakah harus reboisasi atau penanaman pohon, jangan malah menghilangkan sempadan pantai dan aliran sungai terus dibangun," ujar dia.

Bagi warga, banjir kali ini meninggalkan trauma dan kerugian materi yang tidak sedikit. Tasha, seorang warga Padangsambian, Denpasar Barat, mengaku kaget dengan parahnya banjir yang menerjang rumahnya.

"Makanya orang sekitar sini pun kaget, parah banget banjirnya," tutur warga asal Jakarta yang berdomisili di Bali sejak 2022 lalu. Ia mengaku barang-barang elektroniknya habis terendam.

Kondisi serupa dialami Ronatal Siahaan di Batu Bulan, Gianyar, yang rumahnya terendam air setinggi 40 cm akibat luapan sungai.

"Tapi tidak separah sekarang. Banjir waktu tinggal di Kesiman Kertangu hanya sekitar mata kaki," ujarnya, membandingkan dengan pengalaman sebelumnya.

Tim SAR gabungan terus bekerja tanpa lelah. Ratusan warga berhasil dievakuasi dari titik-titik banjir terparah seperti di Ubung Kaja dan Jalan Pura Demak.

"Sekitar 30 orang dievakuasi di Ubung Kaja. Sementara di Jalan Pura Demak evakuasi diperkirakan sudah lebih dari 40 orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bali, I Wayan Juni Antara.

Kerugian ekonomi akibat bencana ini ditaksir mencapai angka fantastis.

"Kalau ditotal, kerugian warga itu puluhan miliar. Itu belum termasuk aktivitas perdagangan dan pariwisata yang terdampak akibat akses jalan terputus dan lalu lintas lumpuh," ujar ekonom Amrita Nugraheni Saraswaty.

Menanggapi kerugian pedagang, Gubernur Wayan Koster berjanji akan memberikan ganti rugi.

"Saya minta pak wali kota untuk menghitung kerugian bangunan dan material lainnya, termasuk barang-barang yang hanya dimiliki oleh para pedagang. Nanti semuanya akan diganti rugi dengan menggunakan anggaran sharing APBD Provinsi Bali dengan APBD Kota Denpasar," paparnya.