- Kontroversi penayangan video presiden di bioskop jadi kontroversi
- Menkomdigi sebut komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai bentuk dan ruang.
- Publik berhak tahu, program apa saja yang dijalankan pemerintah saat ini.
Suara.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya komunikasi publik dan transparansi program-program pemerintah melalui berbagai ruang, termasuk bioskop.
Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat diminta tanggapan mengenai penayangan video Presiden di bioskop.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai bentuk dan ruang sebagai wujud transparansi kepada masyarakat.
"Pada prinsipnya komunikasi publik harus dijalankan dalam berbagai ruang, beragam ruang. Kita juga melihat ini dalam bentuk transparansi publik," ujar Meutya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menurutnya, publik berhak mengetahui program-program pemerintah yang sedang berjalan, apa saja yang sudah terlaksana, serta bagaimana pelaksanaannya.
"Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya."
"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari program-program," jelasnya.
Ketika ditanya mengenai adanya penonton yang merasa terganggu atau telat masuk studio karena tayangan tersebut, Meutya mengulangi penjelasannya tentang pentingnya komunikasi publik.
Begitu pula saat ditanyakan apakah penayangan video tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden, Meutya kembali menegaskan bahwa upaya komunikasi publik dilakukan secara kolaboratif.
Baca Juga: YLBHI Kritik Keras Iklan Prabowo di Bioskop: Disebut Upaya Propaganda Mirip Pemimpin Otoriter
"Tadi saya sudah menjawab ya, kita melakukan komunikasi publik dalam banyak hal. Tidak hanya Komdigi tapi bekerja sama dengan PCO dan juga teman-teman lain untuk melakukan penyampaian dan juga transparansi informasi dari program-program pemerintah," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Apresiasi Mendagri untuk Komisi II atas Dukungan terhadap Program Kinerja Kemendagri 2026
-
Nasib 16 Calon Hakim Agung Ditentukan Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Pleno
-
Bukan karena Isu Ijazah Palsu, KPU Beberkan Alasan Data Capres Dirahasiakan
-
Masih Sebatas Usulan, Menteri HAM Ternyata Belum Sampaikan ke DPR soal Lapangan Demo
-
Integrasi Data dengan Dukcapil Percepat Proses Layanan BRI
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Bursa Calon Menko Polkam: Sjafrie, Hadi, Tito, hingga Dudung, Siapa Pilihan Prabowo Gantikan BG?
-
Pemerintah Punya Target Besar, 8 Paket Kebijakan Ekonomi Jadi 'Jurus' Capai Pertumbuhan 5,2 Persen
-
Koalisi RFP: Draf RUU KUHAP Justru Jadikan Polisi 'Super Power', Harus Dibatalkan
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan