Mendagri Tegaskan Tiga Tugas Utama di Wilayah Perbatasan dalam Upacara Peringatan HUT Ke-15 BNPP

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan tiga tugas utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam menjaga kedaulatan dan memastikan pembangunan di wilayah perbatasan.

Penjelasan tersebut disampaikan Mendagri saat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 BNPP di Kantor BNPP, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Mendagri selaku Kepala BNPP mengingatkan bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk mengoordinasikan persoalan perbatasan yang bersifat lintas sektoral. Karena itu, BNPP dilekatkan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar memiliki kekuatan koordinasi yang lebih kuat.

“Tugas BNPP yang paling utama ada tiga. BNPP ini dulu tidak ada, 15 tahun yang lalu tugasnya dikerjakan oleh Kemendagri di bawah Ditjen Adwil,” tegasnya.

Mendagri menjelaskan, tugas pertama BNPP ialah menjaga perbatasan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini terdapat 15 PLBN yang sudah beroperasi di bawah koordinasi BNPP. Ke depan, jumlah tersebut akan ditambah secara bertahap untuk memastikan fungsi pengawasan dan pengendalian berjalan optimal.

Tugas kedua, lanjut Mendagri, yaitu menyelesaikan sengketa perbatasan antarnegara, khususnya batas darat yang hingga kini masih menyisakan sejumlah persoalan. Ia mencontohkan beberapa titik di Kalimantan, seperti Pulau Sebatik dan Krayan, yang masih menghadapi masalah garis batas dengan negara tetangga.

Sementara itu, tugas ketiga BNPP yakni membangun daerah perbatasan agar masyarakat merasakan pemerataan pembangunan dan keadilan. Ia menekankan bahwa kesejahteraan warga di wilayah terluar akan berdampak langsung pada ketahanan nasional.

“Kalau rakyatnya makmur, sejahtera, otomatis ini menjadi buffer zone, benteng untuk mengamankan perbatasan, mengamankan kedaulatan negara kita,” jelas Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan perlunya dukungan publik agar BNPP dapat terus eksis. Menurutnya, sebuah lembaga hanya bisa bertahan bila memiliki legitimasi dan restu masyarakat. Karena itu, ia mendorong agar kinerja BNPP dirasakan sekaligus diketahui publik secara luas.

Baca Juga: Delegasi UEA dan Mendagri Tito Bahas Kolaborasi Penguatan Sumber Daya Manusia

“Kalau rakyat tidak kenal BNPP, BNPP dianggap tidak diperlukan. Tidak ada legitimasi, tidak ada dukungan nanti,” ujarnya.

Terakhir, Mendagri menyampaikan harapan agar BNPP semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat. “Selamat ulang tahun BNPP. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk, pertolongan kepada kita untuk membuat BNPP lebih baik untuk masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi, upacara tersebut dirangkaikan dengan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 27 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdi secara terus-menerus selama 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dengan penuh kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan disiplin. Selain itu, acara juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial. ***