- Sarah Sadiqa, yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala LKPP baru, merupakan seorang profesional karier
- Kepala LKPP yang baru ini memiliki fondasi pendidikan yang kuat
- Sarah Sadiqa mengemban tugas memastikan proses belanja pemerintah yang bernilai triliunan rupiah berjalan secara transparan, efisien, dan bebas dari korupsi
Suara.com - Istana Negara kembali menjadi saksi perombakan penting di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di antara sejumlah nama besar yang dilantik pada Rabu (17/9/2025), satu sosok perempuan mencuri perhatian, Sarah Sadiqa. Ia resmi diangkat menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebuah posisi strategis yang mengawasi triliunan rupiah belanja negara.
Pelantikan Sarah Sadiqa untuk menggantikan Hendrar Prihadi ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025. Prosesi yang berlangsung khidmat di Istana Negara, diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti.
Di bawah panduan langsung Presiden Prabowo, Sarah mengucapkan sumpah jabatannya, sebuah momen yang menandai dimulainya babak baru dalam kariernya yang sudah panjang di dunia birokrasi.
"Demi Allah saya bersumpah, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo yang diikuti oleh Sarah.
Penunjukan Sarah bukanlah sebuah kebetulan. Ia adalah figur yang tumbuh dan besar dari dalam LKPP, menjadikannya pilihan yang sangat memahami seluk-beluk lembaga tersebut. Lantas, siapa sebenarnya Sarah Sadiqa?
Profil Sarah Sadiqa: Dari Trisakti, Boston, hingga Puncak LKPP
Sarah Sadiqa bukanlah nama baru di lingkungan LKPP. Sebelum dipercaya memegang tongkat komando tertinggi, ia menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP sejak Februari 2020. Posisi ini memberinya peran sentral dalam merumuskan arah dan kebijakan strategis pengadaan nasional.
Latar belakang pendidikannya pun sangat mumpuni. Sarah merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti, tempat ia menyelesaikan studi sarjananya pada tahun 1992.
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana ke Amerika Serikat dan berhasil meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, pada tahun 1999. Kombinasi ilmu hukum dan sains manajemen ini menjadi bekal kuat dalam menapaki kariernya.
Baca Juga: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Harta Angga Raka Prabowo Tembus Rp 33 Miliar
Dedikasinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) juga telah diakui melalui penghargaan Satyalancana Karya Satya, sebuah tanda kehormatan bagi PNS yang menunjukkan loyalitas, kinerja, dan prestasi luar biasa. Hebatnya, Sarah menerima penghargaan ini sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan 2015.
Jejak kariernya di LKPP menunjukkan perjalanan yang konsisten dan menanjak, membuktikan kompetensinya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah:
- Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (Februari 2020 - September 2025)
- Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Juli 2015 - Februari 2020)
- Direktur Direktorat Pelatihan Kompetensi (Februari 2024 - Juli 2025)
- Direktur Pengembangan Sistem Katalog (Oktober 2013 - Februari 2024)
- Direktur Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN (Januari 2013 - Oktober 2013)
- Direktur Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (April 2011 - Januari 2013)
Rangkaian jabatan ini membuktikan bahwa Sarah telah menguasai berbagai aspek vital di LKPP, mulai dari perencanaan, pengembangan sistem e-katalog, monitoring, hingga perumusan kebijakan strategis. Pengalamannya yang komprehensif ini menjadi modal utama untuk memimpin lembaga yang menjadi garda terdepan dalam memastikan transparansi dan efisiensi belanja negara.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat penting lainnya, termasuk Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, penunjukan Sarah sebagai Kepala LKPP memiliki arti tersendiri, sebagai penegasan komitmen pemerintah pada reformasi sistem pengadaan yang akuntabel.
Berita Terkait
-
Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Harta Angga Raka Prabowo Tembus Rp 33 Miliar
-
Erick Thohir Menpora, Timnas Indonesia Terancam Sanksi FIFA?
-
IHSG Ditutup Tembus Level 8.025 Setelah Prabowo Reshuffle Kabinet
-
Rekam Jejak Angga Raka, Orang Dekat Prabowo yang Kini Gantikan Posisi Hasan Nasbi
-
Erick Thohir Resmi Jabat Menpora, Hartanya Tembus Rp 2,4 Triliun
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung