- PDIP mengkritik upaya pemerintah di sektor pelayanan kesehatan karena dianggap belum memberikan rasa adil bagi masyarakat
 - PDIP mengungkap sederet masalah dalam pelayanan kesehatan termasuk soal prasarana hingga jumlah nakes yang masih minim.
 - Sejumlah penyakit pasien yang tidak di-cover BPJS Kesehatan juga menjadi kritikan PDIP.
 
Suara.com - Pelayanan kesehatan di Tanah Air dianggap masih belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Jaminan Sosial, Charles Honoris dalam acara Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia bertemakan ‘Seluruh Rakyat Berhak Sehat’ yang digelar oleh DPP PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Dia pun mengaku masih banyak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan bagi pasien termasuk di kota-kota besar.
“Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya berbagai tantangan serius, baik itu ketimpangan layanan antara kota besar dan daerah terpencil, lalu banyaknya antrean yang masih terjadi di rumah sakit-rumah sakit," bebernya.
Dia juga membeberkan minimnya prasarana dan sarana kesehatan di rumah sakit hingga tenaga kesehatan alias nakes. Hal itu yang menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
“Semua ini berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional kita dan negara tidak boleh berhenti pada kebanggaan angka semata karena akses tanpa mutu adalah ilusi," ujarnya.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu juga kembali menyinggug soal pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyerukan agar partainya menjadi penyeimbang pemerintah.
“Artinya, kami bukan hanya mengkritik, tetapi juga akan menghadirkan solusi. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan sebuah pengingat bahwa keselamatan pasien adalah penting, dari pelayanan kesehatan yang bermutu dan menjadi hak mendasar setiap warga negara,” jelasnya.
Senada dengan Charles, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning menyebut jika permasalahan kesehatan di Indonesia sudah menjadi sangat kompleks.
Salah satu masalah yang disorot Ribka adalah sejumlah penyakit pasien yang tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mestinya, lanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyaakat.
Baca Juga: Kekayaan Fantastis Menko Polkam Baru, Djamari Chaniago Punya Kapal Laut hingga Harley Davidson!
“BPJS selalu berkelit rugi, saya ingat waktu buat BPJS ini untuk rugi, karena BPJS bukan asuransi tapi bentuk hibah negara untuk rakyat. Bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya,” ujarnya.
Berita Terkait
- 
            
              Kekayaan Fantastis Menko Polkam Baru, Djamari Chaniago Punya Kapal Laut hingga Harley Davidson!
 - 
            
              BREAKING NEWS: Prabowo Lantik Djamari Chaniago Menko Polkam, Erick Thohir Jabat Menpora!
 - 
            
              Muncul di Istana usai Santer Gantikan Listyo Sigit, Komjen Dedi Prasetyo Fix Kapolri Baru?
 - 
            
              Bela Kepsek Roni, Publik Skakmat Walkot Prabumulih Imbas Video Klarifikasi: Basi Lu, Mundur Aja!
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!