Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?

Suara.com - Gelombang perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto kembali bergulir dan kali ini memakan korban elite PDI-P terakhir yang tersisa di lingkaran pemerintahan.

Dalam reshuffle kabinet yang diumumkan pada Rabu (17/9/2025), Hendrar Prihadi, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), resmi dicopot dari posisinya. Ia digantikan oleh Sarah Sadiqah.

Diberhentikannya Hendrar Prihadi, mantan Wali Kota Semarang yang juga kader PDI-P, dianggap sebagai puncak dari operasi "sapu bersih" terhadap figur-figur yang terafiliasi atau dekat dengan partai berlambang banteng tersebut. Total, ada 11 pejabat setingkat menteri dan wakil menteri yang diganti dalam perombakan kali ini.

Pencopotan Hendrar Prihadi sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi pengamat politik. Sinyal ketidakcocokan antara Prabowo dan PDI-P sudah terlihat jelas ketika Prabowo lebih dulu mencopot Budi Gunawan dari jabatan strategis Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Budi Gunawan, yang dikenal memiliki kedekatan personal dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, bahkan sering disebut sebagai "orang titipan" Mega di dalam kabinet.

Dengan tersingkirnya Hendrar Prihadi, maka lengkap sudah narasi bahwa Prabowo Subianto benar-benar membersihkan kabinetnya dari pengaruh PDI-P.

Hal ini memicu spekulasi luas bahwa Presiden ingin menegaskan independensinya dan membuktikan bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh kekuatan politik mana pun, termasuk oleh Megawati.

Analisis ini diperkuat oleh cuitan para pegiat media sosial yang mengamati dinamika politik tersebut. Produser film Denny Siregar, misalnya, memberikan komentar tajam mengenai hal ini.

"Dulu mereka pikir Prabowo bs disetir. Ternyata ngga," cuit Denny Siregar beberapa waktu lalu, yang langsung disambut oleh akun berpengaruh lainnya.

Baca Juga: Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo

Akun X @PartaiSocmed secara eksplisit setuju dengan pandangan tersebut, bahkan menyebut pencopotan Budi Gunawan sebagai bukti nyata.

"Kali ini setuju dengan @Dennysiregar7, Ternyata Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh PDIP. Dibuktikan dgn pencopotan Budi Gunawan yg merupakan titipan khusus Megawati," tulis akun tersebut.

Akun itu juga menggarisbawahi bahwa pencopotan Hendrar Prihadi adalah langkah finalisasi dari upaya pembersihan tersebut.
"Dengan digantinya Kepala LKPP yg sebelumnya dijabat Pak Hendrar Prihadi maka orang2 PDIP disapu bersih di semua lembaga dan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran," tambahnya.

Diskursus di ruang publik bahkan mulai mengaitkan sikap tegas Prabowo ini dengan peristiwa politik terkini, termasuk aksi demonstrasi yang berujung ricuh.

"Ada yg tahu mengapa Pak Prabowo yg begitu baik terhadap PDIP, termasuk dalam kasusnya Hasto, namun setelah terjadinya demo rusuh dan penjarahan orang2 PDIP seperti tersingkir dari pemerintahan? Tolong jelaskan pada kami," tanya akun @PartaiSocmed, membuka ruang spekulasi yang lebih dalam.

Perombakan kabinet ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96B Tahun 2025. Selain Hendrar Prihadi, sejumlah nama baru masuk dan beberapa posisi bergeser, termasuk Djamari Chaniago yang kini menjabat sebagai Menko Polkam menggantikan Budi Gunawan.

Daftar Lengkap Reshuffle Kabinet Rabu (17/9/2025):

1. Djamari Chaniago, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Erick Thohir, sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan
5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi
6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
7. Muhammad Qodari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan
8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian
9. Nani Sudariati Dayang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah