Alarm Darurat Program MBG: Ribuan Siswa Jadi Korban, Dapur Jorok dan Dugaan Vendor Fiktif Terkuak

"FKBI meminta agar seluruh penyedia makanan MBG diaudit secara independen dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka," tegasnya.

FKBI juga menuntut adanya skema ganti rugi dan pemulihan korban yang jelas.

Pemerintah, menurut Tulus, wajib menyediakan kompensasi medis, psikologis, sekaligus dukungan hukum bagi siswa terdampak dan keluarganya.

Tak berhenti di situ, FKBI menekankan perlunya reformasi total dalam tata kelola MBG. Pengawasan program, kata Tulus, seharusnya melibatkan komunitas sekolah, organisasi orang tua, dan lembaga perlindungan anak agar tidak elitis dan eksklusif.

Selain itu, FKBI mendorong diterapkannya sistem pelaporan berbasis komunitas dan early warning system untuk deteksi dini.

"Penyusunan SOP Terbuka dan Partisipatif Evaluasi Model Distribusi. Pertimbangkan opsi desentralisasi penyediaan makanan melalui kantin sekolah atau pemberian dana langsung kepada orang tua," ujarnya memberi saran.