Dinilai Kompleks, Komisi VIII DPR Ungkap Sederet Tugas Berat Gus Irfan Pimpin Haji dan Umrah

Suara.com - Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan disebut-sebut memiliki tugas yang sangat kompleks setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri pertama Haji dan Umrah. Pasalnya, Gus Irfan harus melakukan langkah-langkah taktis mengisi struktur baru di kementerian yang dipegangnya setelah bertransformasi per 26 Agustus 2025 lalu. 

Selain mengelola jemaah yang jumlahnya ratusan ribu orang, Kementerian Haji dan Umrah perlu cepat dan cermat dalam diplomasi dengan otoritas Arab Saudi. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina.

“Persiapan haji 2026 ini semakin waktu semakin pendek, namun kementerian yang dipimpin Gus Irfan ini juga baru. Untuk itu struktur kementerian dilengkapi sesegera mungkin sembari menyiapkan tugas yang harus dijalankan para dirjen, direktur dan pimpinan lainnya,” ujarnya ditulis pada Selasa (23/9/2025).

Selly juga mengatakan, jika Kementerian Haji dan Umrah merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji yang lahir lewat revisi Undang-Undang No 8 Tahun 2019. 

Sejak disahkan oleh DPR pada 26 Agustus 2025 lalu, pemerintah telah menargetkan bisa merampungkan struktur baru dalam kurun satu bulan. Struktur kementerian baru ini bakal terbit melalui Peraturan Presiden.

“Menurut undang-undang, kelengkapan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) itu dibatasi 30 hari. Dengan mengacu ini, maka pekan ini pemerintah akan meneken perpres dan bisa langsung diisi personelnya,” ungkapnya.

Selly berharap, Gus Irfan sebagai nahkoda di Kementerian ini bisa mengejar tenggat waktu yang diberikan.

Ia mendorong Gus Irfan bisa lebih awal menyiapkan seleksi orang-orang yang akan mengisi pos baru tersebut. 

Baca Juga: Sebut Sulap Status Pendidikan Gibran Bisa Kena Pidana, Roy Suryo: Istilah Saya Srimulat, Dagelan!

Agar bisa dapat mendapatkan pegawai yang berkualitas dan profesional, lanjut Selly, Gus Irfan diminta melakukan seleksi secara transparan, termasuk menggunakan proses lelang jabatan. Dengan begitu, kementerian akan mendapatkan kandidat dari berbagai kalangan.

“Tidak perlu dibatasi harus dari Kementerian Agama. Jika memang ada kandidat lain yang lebih mumpuni mengapa tidak, seperti dari kampus, kementerian lain, praktisi, bahkan TNI dan Polri,” jelasnya. 

Selly juga meminta, agar lahirnya Kementerian ini tidak sekadar menjadi ‘ganti baju’ dari kementerian sebelumnya. 

Sejak awal, kementerian ini dibuat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jemaah. Tak hanya soal layanan dalam prosesi ibadah, namun juga dalam hal biaya, kesehatan, keamanan dan lainnya.