Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut bahwa evaluasi harus dilakukan secara total terkait kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total,” kata Puan Maharani.
Pernyataan itu disampaikan Puan merespons banyaknya laporan kasus keracunan MBG di beberapa wilayah. Menurutnya, masalah MBG harus dilihat dari hulu, yakni dari dapur dan sekolah yang terkait.
“Evaluasi terkait dengan MBG ya di fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG,” sambung Puan.
Sebab, dalam pandangannya, masalah itu bisa saja terjadi di dapur umum ada cara distribusinya ke sekolah-sekolah cakupan.
“Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa,” ujar Puan.
Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan, kasus keracunan MBG masih terjadi. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), 4.711 porsi MBG telah menyebabkan gangguan pencernaan hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) dan gangguan pencernaan sampai 22 September 2025.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyediakan 1 miliar porsi MBG.
Baca Juga: 9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
Dadan Hindayana selaku Ketua Badan Gizi Nasional mengungkap banyaknya kasus keracunan MBG disebabkan adanya SPPG baru yang dianggap belum mampu menghidangkan makanan dengan jumlah yang besar.
“Ya gini, ini kan banyak kejadian dengan SPPG-SPPG baru ya. Dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya kan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya,” jelas Dadan.
“Memang untuk awal-awal baiknya dua sekolah dulu, tiga sekolah dulu sampai terbiasa seperti itu, dan sepertinya yang lagi SPPG ini dia berusaha untuk dalam jumlah besar di awal. Jadi itu ada kesalahan teknis,” sambung dia.
Untuk antisipasi kasus keracunan kembali terjadi, Dadan meminta agar makanan yang dihidangkan merupakan makan yang baru dimasak. Kemudian ia juga meminta, agar bahan bakunya disiapkan dari supplier yang baik.
“Sekarang kami memberikan instruksi agar makanan diproses tidak lebih dari empat jam sampai lima jam. Selain itu juga bahan baku kan perlu dipersiapkan dengan bahan dari supplier yang kualitasnya baik,” tegas Dadan.
Sontak saja, polemik program MBG ini menuai banyak komentar warganet. Banyak warganet yang menyayangkan banyaknya kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah di Indonesia.
Berita Terkait
-
Kepala BGN Wanti-wanti Setiap Daerah Siaga Tangani Keracunan MBG
-
7 Fakta Keracunan MBG Cipongkor: Korban Dilaporkan Kejang, Status Ditetapkan KLB
-
Manuver Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan Maharani Bereaksi Dingin: Pemilu Masih Jauh
-
Siapa yang Tanggung Jawab Program MBG? Ini Daftar Pengurus dan Pejabatnya
-
Jokowi Perintahkan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan 'Sentil' Balik: Pemilu Masih Jauh!
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
Terkini
-
Kasus Suap Ijon Proyek Bupati Bekasi, Benarkah Ada Anggota DPR Terlibat?
-
Mengenal JakTirta, 'Senjata Baru' Pemprov DKI Senilai Rp2,62 Triliun untuk Melawan Banjir
-
Terkuak, Kamila Pengirim Pesan Teror Bom ke 10 Sekolah di Depok Ngaku Akun Emailnya Diretas
-
DPRD Dukung Pemprov DKI Gelontorkan Rp 2,62 T untuk Atasi Banjir: Warga Jakarta Sudah Tertekan!
-
Antisipasi Kerawanan Nataru, Kapolda Siagakan 224 Personel Gabungan di Bandara Soetta
-
KPK Telusuri Asal Usul Land Cruiser Mewah Bupati Bekasi, Terkait Suap Ijon Proyek?
-
Tok! UMP DIY 2026 Naik Jadi Rp2,4 Juta, Meningkat Rp153 Ribu dari Tahun Lalu
-
Geledah Kantor Hingga Rumah Kajari HSU, KPK Temukan Mobil Milik Pemkab Tolitoli
-
Sebut Polri Terjebak Permainan Politik Jokowi, Prof Ryaas Rasyid: Mereka Tidak Sadar!
-
Lumbung Mataram di Yogyakarta Dipuji Jadi Solusi Pasokan MBG, Redam Risiko Inflasi Pangan