Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyebut bahwa evaluasi harus dilakukan secara total terkait kasus keracunan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total,” kata Puan Maharani.
Pernyataan itu disampaikan Puan merespons banyaknya laporan kasus keracunan MBG di beberapa wilayah. Menurutnya, masalah MBG harus dilihat dari hulu, yakni dari dapur dan sekolah yang terkait.
“Evaluasi terkait dengan MBG ya di fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG,” sambung Puan.
Sebab, dalam pandangannya, masalah itu bisa saja terjadi di dapur umum ada cara distribusinya ke sekolah-sekolah cakupan.
“Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa,” ujar Puan.
Untuk diketahui, sebelumnya diberitakan, kasus keracunan MBG masih terjadi. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), 4.711 porsi MBG telah menyebabkan gangguan pencernaan hingga menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) dan gangguan pencernaan sampai 22 September 2025.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menyediakan 1 miliar porsi MBG.
Baca Juga: 9 Bulan Berjalan, Kepala Badan Gizi Nasional Sebut Sudah 4700 Siswa Keracunan MBG
Dadan Hindayana selaku Ketua Badan Gizi Nasional mengungkap banyaknya kasus keracunan MBG disebabkan adanya SPPG baru yang dianggap belum mampu menghidangkan makanan dengan jumlah yang besar.
“Ya gini, ini kan banyak kejadian dengan SPPG-SPPG baru ya. Dan memang butuh kebiasaan sampai mampu melakukan kegiatan dalam jumlah besar. Jadi saya kan sudah menginstruksikan untuk memulai kegiatan dari jumlah kecil ya,” jelas Dadan.
“Memang untuk awal-awal baiknya dua sekolah dulu, tiga sekolah dulu sampai terbiasa seperti itu, dan sepertinya yang lagi SPPG ini dia berusaha untuk dalam jumlah besar di awal. Jadi itu ada kesalahan teknis,” sambung dia.
Untuk antisipasi kasus keracunan kembali terjadi, Dadan meminta agar makanan yang dihidangkan merupakan makan yang baru dimasak. Kemudian ia juga meminta, agar bahan bakunya disiapkan dari supplier yang baik.
“Sekarang kami memberikan instruksi agar makanan diproses tidak lebih dari empat jam sampai lima jam. Selain itu juga bahan baku kan perlu dipersiapkan dengan bahan dari supplier yang kualitasnya baik,” tegas Dadan.
Sontak saja, polemik program MBG ini menuai banyak komentar warganet. Banyak warganet yang menyayangkan banyaknya kasus keracunan MBG di sejumlah wilayah di Indonesia.
Berita Terkait
-
Kepala BGN Wanti-wanti Setiap Daerah Siaga Tangani Keracunan MBG
-
7 Fakta Keracunan MBG Cipongkor: Korban Dilaporkan Kejang, Status Ditetapkan KLB
-
Manuver Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan Maharani Bereaksi Dingin: Pemilu Masih Jauh
-
Siapa yang Tanggung Jawab Program MBG? Ini Daftar Pengurus dan Pejabatnya
-
Jokowi Perintahkan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Puan 'Sentil' Balik: Pemilu Masih Jauh!
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Hutan Tropis Dianggap Penyerap Karbon Utama, Tapi Penelitian Baru Tunjukkan Hal Berbeda
-
Keterlibatan TNI Urus Pangan Jadi Sorotan, Prabowo Sebut Langkah Strategis bagi Negara
-
Komisi X DPR Dorong Gaji Guru Minimal Rp 5 Juta, Respons Pernyataan Prabowo soal Kebocoran Anggaran
-
Siswa SD-SMP Batam Aksi Dukung MBG, DPR: Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Mobilisasi Massa
-
Bobby Nasution Hadiri Peresmian 1.151 Km Jalan Inpres, Empat Ruas di Sumut Turut Diresmikan
-
Kasus YTR Berbuntut Desakan Hukuman Kebiri, DPR Minta Polisi Telusuri Korban Lain
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi