- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meninjau uji coba penyaluran bansos digital di Banyuwangi pada Oktober 2025.
- Luhut Binsar Pandjaitan memastikan kesiapan teknis di lapangan sebelum Presiden datang.
- GovTech berbasis AI buatan anak bangsa ini ditargetkan menekan kebocoran anggaran dan akan diperluas secara nasional bila sukses.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung uji coba penerapan government technology (GovTech) atau digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Banyuwangi, Jawa Timur.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Prabowo direncanakan berangkat ke Jawa Timur pada Oktober 2025 mendatang.
"Dalam waktu dekat ini, dalam satu bulan ini, beliau (Prabowo) akan ke sana," kata Luhut kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Luhut, sebelum Presiden hadir, ia bersama rombongan terlebih dahulu akan bertolak ke Banyuwangi pada pekan depan. Kehadiran mereka untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan sebelum ditinjau langsung oleh Prabowo.
"Kita lihat kesiapan Banyuwangi, kalau sudah pantas nanti untuk dilihat Presiden," ujarnya.
Luhut menegaskan bahwa uji coba ini telah ia laporkan kepada Presiden. Jika seluruh rangkaian berjalan lancar, GovTech akan segera diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
"Dan kami sudah lapori dan kalau itu successful, seperti saya katakan, kita akan langsung sosialisasi secara nasional, 514 kabupaten," ucapnya.
Ia menambahkan, pelaksanaan secara nasional nantinya akan dilakukan secara bertahap. Skema pengelompokan daerah akan menjadi acuan agar evaluasi lebih mudah dilakukan.
"Nanti kita lihat, nanti kita mungkin kelompok-kelompokkan untuk mulai sehingga bisa kita lihat kekurangan di mana," tambahnya.
Baca Juga: Kriteria Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan, Benarkah Cair September-Oktober 2025?
Luhut yakin digitalisasi bansos berbasis GovTech akan menutup potensi kebocoran anggaran negara. Menurutnya, teknologi ini dirancang dengan kecerdasan buatan (AI) hasil karya anak bangsa.
"Dan ini berbasis AI ya. Jadi AI ini teknologi dirancang anak-anak Indonesia. Jadi tidak ada pengeluaran-pengeluaran uang yang APBN yang tidak perlu-perlu. Jadi semua kita buat sangat transparan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus