- Keluarga korban tabrak lari yang menewaskan kakek S (82) secara resmi akan melaporkan Jaksa Penuntut Umum ke badan pengawasan Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Agung
- Kuasa hukum keluarga menyoroti sejumlah kejanggalan sejak awal proses hukum
- Harapan terakhir keluarga korban untuk mendapatkan keadilan kini sepenuhnya bergantung pada putusan majelis hakim PN Jakarta Utara
Suara.com - Proses hukum kasus tabrak lari yang menewaskan seorang kakek berinisial S (82) di Jakarta Utara memasuki babak panas. Keluarga korban, yang merasa keadilan telah diinjak-injak, memutuskan untuk melawan dengan mengadukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta hingga Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung.
Langkah nekat ini diambil setelah JPU hanya menuntut terdakwa, Ivon Setia Anggara (65), dengan hukuman penjara satu tahun enam bulan. Tuntutan ini dinilai sangat ringan dan tidak sebanding dengan nyawa yang hilang.
“Kami menilai tuntutan satu tahun enam bulan yang diajukan JPU tidak sejalan dengan fakta persidangan maupun rasa keadilan,” ungkap kuasa hukum keluarga korban, Madsanih Manong, di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Menurut Madsanih, kekecewaan keluarga sudah menumpuk sejak awal proses hukum bergulir. Ia menyoroti serangkaian kejanggalan, mulai dari penyidik kepolisian yang hanya menetapkan status tahanan kota bagi Ivon, hingga jaksa yang melanjutkan kebijakan serupa dan puncaknya melayangkan tuntutan yang dianggap mencederai rasa keadilan.
“Semua itu melukai keluarga,” tegas Madsanih sebagaimana dilansir Antara.
Merasa ada yang tidak beres, tim kuasa hukum bersama keluarga korban tidak tinggal diam. Mereka secara resmi akan meminta Kejati DKI dan Kejagung membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kinerja JPU yang menangani perkara ini, termasuk atasannya. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar soal ringannya tuntutan.
“Kami ingin ada pengawasan internal agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum,” ujarnya, menyuarakan pertaruhan integritas proses hukum di Indonesia.
Kini, satu-satunya harapan keluarga untuk mendapatkan keadilan berada di tangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Madsanih menegaskan bahwa fakta-fakta di persidangan sudah sangat jelas menunjukkan adanya kelalaian fatal dari terdakwa.
Bukti rekaman kamera pemantau (CCTV) dan keterangan para saksi, menurutnya, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan Ivon Setia Anggara bersalah hingga menyebabkan nyawa orang lain melayang.
Baca Juga: Terdakwa Tabrak Lari Dituntut Ringan, Anak Korban Ngamuk: Saya Bakal Kirim Surat ke Presiden Prabowo
Pihaknya sangat berharap majelis hakim akan menggunakan hati nurani dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan secara objektif.
“Bukan sekedar mengikuti tuntutan ringan jaksa,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam sidang di PN Jakarta Utara pada Kamis (18/9), jaksa Rakhmat menuntut terdakwa Ivon Setia Anggara dengan hukuman minimalis.
“Menuntut Ivon Setia Anggara berupa pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda Rp10 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Jaksa Rakhmat saat membacakan tuntutannya.
Jaksa menyatakan Ivon terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Terdakwa juga dibebankan biaya persidangan Rp5 ribu,” tambahnya.
Peristiwa tragis ini terjadi pada Jumat (9/5) pagi, saat korban S (82) sedang melakukan rutinitas jalan pagi di komplek perumahannya di Taman Grisenda, Penjaringan, Jakarta Utara. Tiba-tiba sebuah mobil putih yang dikemudikan terdakwa menabraknya dari belakang.
Rekaman CCTV menunjukkan mobil sempat berhenti sejenak sebelum akhirnya tancap gas meninggalkan korban yang terkapar. Korban S meninggal dunia setelah beberapa hari berjuang di ruang ICU RS Pantai Indah Kapuk (PIK).
Berita Terkait
-
Nadya Almira Dituding Tak Tanggung Jawab Usai Tabrak Orang 13 Tahun yang Lalu
-
Kasus Lama Terkuak, Nadya Almira Bantah Tudingan Lari dari Tanggung Jawab
-
Nadya Almira Akhirnya Buka Suara, Sebut Tudingan Keluarga Korban Tabrak Lari Adalah Fitnah
-
Nadya Almira Bereaksi Usai Kasus Tabrak Larinya Diungkit, Singgung Surat Perjanjian dengan Keluarga
-
Disinggung soal Korban Tabrak Lari 13 Tahun Lalu, Nadya Almira Langsung Hapus Unggahan Instagram
Terpopuler
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Prabowo Bakal Copot Lagi Pejabat 'Telur Busuk', Hashim Djojohadikusumo: Semua Opsi di Atas Meja
- 35 Link Poster Ramadhan 2026 Simpel dan Menarik, Gratis Download!
- Lebih Bagus Smart TV atau Android TV? Ini 6 Rekomendasi Terbaik Harga di Bawah Rp3 Juta
Pilihan
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
-
Lagu "Cita-citaku (Ga Jadi Polisi)" Milik Gandhi Sehat Ditarik dari Peredaran, Ada Apa?
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
Terkini
-
Kisah Ramadan Pertama Para Mualaf: Antara Adaptasi, Haru, dan War Takjil
-
Bahlil Mantap Nyaleg 2029: Wartawan Jangan Tanya Lagi, Saya Caleg!
-
Kemensos Gandeng YLKI Tindaklanjuti Aduan BPJS PBI Nonaktif, Puluhan Laporan Masuk
-
Gus Ipul Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal BPJS PBI
-
Mudik Gratis BUMN 2026 Resmi Dibuka, Jasa Raharja Siapkan Kuota 23.500 Pemudik
-
Sengketa Lahan di TB Simatupang, BPN Jaksel Didesak Segera Blokir 44 Sertifikat SHM
-
Pengacara Sebut Tuntutan Kerry Riza Cs Alarm Bahaya untuk Direksi BUMN dan Anak Muda?
-
Gempa Beruntun M 5,5 Guncang Karatung dan Melonguane Sulawesi Utara
-
Gunung Semeru Lima Kali Erupsi Hari Ini, PVMBG Ungkap Lima Titik Waspada
-
Gus Ipul Ajak ASN Kemensos Turun Ground Check DTSEN