- Insiden keracunan siswa memicu pengawasan ketat DPR.
- Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menuntut perbaikan total tata kelola dapur MBG.
- Cucun juga mendorong penerbitan Perpres untuk mengawal program.
Suara.com - Kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Bandung Barat memicu reaksi keras dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, turun langsung melakukan pengawasan mendadak untuk memastikan insiden serupa tidak terulang dan program unggulan presiden terpilih ini berjalan sesuai standar keamanan pangan yang ketat.
Insiden yang mencoreng salah satu program prioritas nasional ini bersumber dari dua Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kedua dapur itu ialah SPPG Cipari dan Dapur SPPG Neglasari, yang bertanggung jawab menyalurkan makanan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Kunjungan Cucun ke lokasi, Kamis (25/9/2025), termasuk meninjau dapur MBG dan Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, menegaskan keseriusan DPR dalam mengawal implementasi program strategis ini.
Menurutnya, program yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak bangsa tidak boleh dinodai oleh kelalaian teknis di tingkat pelaksana.
Ia menekankan, pengawasan ketat adalah kunci agar visi besar di balik program ini tidak kandas di tengah jalan.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” ujar Cucun saat berada di lokasi.
Dalam tinjauannya, DPR ingin memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dirumuskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dijalankan di setiap dapur.
Baca Juga: Makanan Bergizi Gratis Berujung Petaka: Puluhan Pelajar di Bandung Barat Dilarikan ke RS
Ini mencakup seluruh rantai proses, mulai dari penerimaan bahan pangan segar, proses pengolahan yang higienis, hingga sistem distribusi yang menjamin makanan tiba di tangan siswa dalam kondisi aman dan layak konsumsi.
Sebagai langkah preventif konkret, Cucun mengusulkan agar setiap dapur SPPG dilengkapi dengan alat uji pangan sederhana.
Selain itu, ia menekankan pentingnya tes organoleptik—sebuah prosedur sederhana namun krusial yang melibatkan pengecekan visual (melihat), aroma (mencium), dan rasa (mencicipi)—sebelum makanan didistribusikan.
Tes ini, menurutnya, wajib dilakukan baik di dapur maupun sesaat sebelum disajikan kepada siswa di sekolah.
Lebih jauh, DPR mendorong agar Program MBG tidak hanya berjalan sebagai program teknis, tetapi juga diperkuat dengan payung hukum setingkat Peraturan Presiden (Perpres).
Dengan adanya Perpres, BGN sebagai lembaga pelaksana utama tidak akan bekerja sendirian.
Berita Terkait
-
Makanan Bergizi Gratis Berujung Petaka: Puluhan Pelajar di Bandung Barat Dilarikan ke RS
-
Geger Menu MBG Ikan Hiu Diduga Bikin Keracunan, BGN Buka Suara: Itu Kearifan Lokal
-
Keracunan Lagi! Puluhan Siswa SD di Cianjur Muntah-muntah, Ngeluh Tempe MBG Bau Tak Sedap
-
Ribuan Siswa Keracunan, BGN Wajibkan Semua Koki MBG Punya Sertifikat: Atau Dapur Ditutup Paksa!
-
Kenali Tanda Keracunan Toksin pada Ikan Hiu, Terjadi di SD Ketapang Akibat Makan Menu MBG
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029
-
Viral Drama Tetangga di Jakbar: Tegur Drummer Berisik, Pria Ini Dicekik, Kini Saling Lapor Polisi
-
Residu Pilkades Bikin Bansos Melenceng, KemendesKemensos Satukan Data Desa
-
Pengamat: JPN Kejaksaan di Proyek Chromebook Hanya Kawal Prosedur, Bukan Hapus Niat Jahat
-
Kenaikan Gaji Hakim Bisa Tekan Korupsi, KPK: Tapi Tergantung Orangnya