- Ribuan siswa mengalami keracunan massal akibat program MBG.
- Dasco mendesak polisi menginvestigasi adanya dugaan unsur kesengajaan.
- Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap dilanjutkan.
Suara.com - Program ambisius Makan Bergizi Gratis atau MBG yang baru berjalan beberapa bulan, kini diterpa badai serius.
Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan massal usai menyantap makanan dari program tersebut.
Angka yang tak main-main ini memaksa pimpinan DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan, mencurigai adanya kemungkinan sabotase di balik insiden yang terus berulang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan keprihatinannya dan meminta investigasi mendalam untuk membedakan antara kelalaian murni dan potensi unsur kesengajaan.
Menurutnya, hal ini krusial untuk menjaga integritas program unggulan pemerintah.
“Kami (DPR) juga meminta APH untuk ikut menginvestigasi. Ini untuk membedakan antara yang benar-benar keracunan, kelalaian, atau ada kemungkinan ya sengaja begitu," kata dia, Jumat (26/9/2025).
Dasco juga secara tegas meminta Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program untuk tidak menganggap enteng rentetan kasus ini.
Ia mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi total demi memulihkan kepercayaan publik dan memastikan program kembali ke tujuan awalnya.
“Tentu saja kami turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG. Kami meminta BGN menyikapi hal ini secara serius,” kata Dasco.
Baca Juga: Ada Temuan Belatung di Menu MBG, Ternyata Bos BGN Ahli Serangga
“Kami memberikan BGN kesempatan untuk evaluasi, sangat perlu, sehingga program ini ke depan bisa berjalan baik."
Lebih lanjut, Dasco memastikan bahwa DPR tidak akan tinggal diam. Melalui komisi teknis terkait, yakni Komisi IX, parlemen akan secara aktif mengawal dan mengawasi proses evaluasi yang dijalankan BGN.
Data Keracunan akibat MBG
Kekhawatiran Dasco bukan tanpa dasar. Berdasarkan data resmi yang dirilis BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat sudah terjadi 4.711 kasus keracunan MBG di seluruh Indonesia.
Ironisnya, kasus paling banyak justru terjadi di Pulau Jawa, yang terbagi dalam Wilayah II dengan total 2.606 kasus.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya sejumlah tantangan di lapangan.
Berita Terkait
-
Ada Temuan Belatung di Menu MBG, Ternyata Bos BGN Ahli Serangga
-
Kasus Keracunan Pelajar Meningkat, IDAI Minta Program Makan Bergizi Gratis Dievaluasi!
-
Kasus Ribuan Anak Keracunan Program MBG, Wamensesneg: Presiden Prabowo Sudah Tahu
-
Ribuan Siswa Bandung Barat Keracunan Massal Akibat Program MBG, Ambulans Bolak Balik
-
Siapa Dadan Hindayana, Kepala BGN yang Bertanggung Jawab Atas Program MBG
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
Terkini
-
Keras Kepala, Ibu Hamil Ini Bikin Emosi Penumpang Pesawat karena Tolak Diperiksa Kesehatan
-
KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Rp 165 Miliar
-
Boni Hargens: Tuduhan Persekusi Calon Kapolri Pilihan Presiden Upaya Adu Domba!
-
Merasa Dituding Dalang Demo Rusuh Agustus, Wanita Ini Polisikan Ferry Irwandi
-
113 Ton Tilapia Dikirim ke AS, Bukti Kualitas Ikan Lokal Mendunia
-
Tubuh, Lingkungan, dan Hak Perempuan Jadi Sorotan Women's March Jakarta 2025
-
Kasus Ribuan Anak Keracunan Program MBG, Wamensesneg: Presiden Prabowo Sudah Tahu
-
Revisi UU BUMN Rampung Dibahas dalam 4 Hari, Menteri Hukum Jelaskan Alasannya
-
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU BUMN Dibawa ke Rapat Paripurna
-
Munculnya Pasukan Nonorganik TNI jadi Masalah Baru, DPRK Paniai: Rakyat Kami Ketakutan!