Rp18 Triliun Anggaran Pusat Dikucurkan ke Sulsel, Untuk Apa Saja?

Suara.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (SulseItrabar) Wibawa Pram Sihombing mengungkapkan.

Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) di Sulsel hingga Juli 2025 mencapai Rp18,1 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp32,9 triliun.

"Untuk transfer dana pusat ke daerah itu sudah sekitar 55,01 persen dari pagu anggaran Rp32,9 triliun," ujarnya di Makassar, Kamis 28 Agustus 2025.

Wibawa Pram Sihombing yang juga menjabat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulsel itu menjelaskan.

Serapan belanja TKD ini terutama dipengaruhi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah terealisasi sebesar Rp13,1 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berkontribusi signifikan dengan realisasi mencapai Rp3,2 triliun.

Sementara itu penyaluran Dana Desa hingga saat ini telah mencapai Rp1,3 triliun, kemudian Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp415,6 miliar, serta Dana Insentif Fiskal yang sudah tersalurkan sebesar Rp116,4 miliar.

Wibawa menuturkan belanja transfer ke daerah tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Sulawesi Selatan, baik di sektor pariwisata, pendidikan, maupun infrastruktur.

Misalnya, Dana Desa digunakan untuk mendukung pengembangan destinasi wisata lokal seperti Wisata Dolli di Maros dan Wisata Kampung Galung di Sinjai.

Kedua kawasan wisata ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Baca Juga: Negara Rawan Bencana, Anggaran BNPB Dipangkas: Siapkah Indonesia?

Sementara itu, penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan dan infrastruktur irigasi.

Di antaranya diwujudkan melalui rehabilitasi ruang kelas di SDN 122 Mangottong, Kabupaten Sinjai, serta perbaikan jaringan irigasi di Majauleng, Kabupaten Wajo.

Wibawa menekankan bahwa pemanfaatan dana transfer tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas layanan publik di daerah.

Menurutnya, optimalisasi penyaluran TKD merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan realisasi yang sudah melewati angka 50 persen, diharapkan hingga akhir tahun seluruh anggaran dapat terserap maksimal sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan," ucapnya.