- Pemprov DKI menargetkan seluruh dapur MBG di Jakarta kantongi sertifikat higiene, HACCP, dan halal dalam dua pekan.
- Sekitar 8 ribu pengelola dan penjamah makanan dilatih agar memenuhi standar keamanan pangan.
- Sejumlah kasus keracunan siswa tercatat, namun tidak ada yang membutuhkan perawatan intensif.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ibu Kota telah mengantongi sertifikat resmi dalam dua pekan ke depan.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan setelah muncul sejumlah kasus keracunan siswa.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya mengebut proses penerbitan tiga sertifikat wajib, yakni sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), hazard analysis and critical control point (HACCP), dan sertifikat halal.
"Kalau semuanya lancar, proses (sertifikasi dapur MBG) ini ditargetkan selesai dua minggu ke depan," kata Ani kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Dinkes, saat ini terdapat 180 dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Namun, belum satu pun di antaranya yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
Ani menyebut Pemprov DKI kini mempercepat proses sertifikasi agar seluruh dapur memenuhi ketentuan sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain percepatan sertifikasi, Dinkes DKI juga menggelar inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ulang terhadap seluruh SPPG. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan dapur penyedia makanan tetap beroperasi sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Jadi secara masif kami melakukan IKL, targetnya adalah 2 minggu ke depan. Termasuk kami melakukan pelatihan terhadap penanggung jawab dari SPPG-nya dan juga terhadap penjamah makanannya," jelas Ani.
Ia menambahkan, sekitar 8 ribu orang yang terdiri dari pengelola dan penjamah makanan di dapur MBG akan mengikuti pelatihan tersebut.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
"Ada sekitar 8 ribu orang yang dilatih. Sekitar 8 ribu orang akan kami latih terus, supaya bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik," ucapnya.
Upaya itu dilakukan seiring dengan munculnya sejumlah kasus keracunan makanan dari program MBG di beberapa wilayah Jakarta.
Dinkes mencatat sedikitnya 60 siswa dari 10 lokasi berbeda sempat mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari dapur MBG.
Meski demikian, Ani memastikan tidak ada pasien yang sampai membutuhkan perawatan intensif atau penggunaan alat medis khusus.
"Kejadian, kalau di Jakarta ada di 10 lokasi, tetapi sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan tidak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi," tutur Ani.
Ia enggan merinci lokasi pasti kasus tersebut ditemukan. Namun, berdasarkan hasil uji laboratorium, penyebab utama keracunan diduga berasal dari bakteri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion