- Pemprov DKI menargetkan seluruh dapur MBG di Jakarta kantongi sertifikat higiene, HACCP, dan halal dalam dua pekan.
- Sekitar 8 ribu pengelola dan penjamah makanan dilatih agar memenuhi standar keamanan pangan.
- Sejumlah kasus keracunan siswa tercatat, namun tidak ada yang membutuhkan perawatan intensif.
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan seluruh dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ibu Kota telah mengantongi sertifikat resmi dalam dua pekan ke depan.
Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh dapur MBG beroperasi sesuai standar keamanan pangan setelah muncul sejumlah kasus keracunan siswa.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengatakan pihaknya mengebut proses penerbitan tiga sertifikat wajib, yakni sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), hazard analysis and critical control point (HACCP), dan sertifikat halal.
"Kalau semuanya lancar, proses (sertifikasi dapur MBG) ini ditargetkan selesai dua minggu ke depan," kata Ani kepada wartawan, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data Dinkes, saat ini terdapat 180 dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Namun, belum satu pun di antaranya yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi.
Ani menyebut Pemprov DKI kini mempercepat proses sertifikasi agar seluruh dapur memenuhi ketentuan sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain percepatan sertifikasi, Dinkes DKI juga menggelar inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) ulang terhadap seluruh SPPG. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan dapur penyedia makanan tetap beroperasi sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Jadi secara masif kami melakukan IKL, targetnya adalah 2 minggu ke depan. Termasuk kami melakukan pelatihan terhadap penanggung jawab dari SPPG-nya dan juga terhadap penjamah makanannya," jelas Ani.
Ia menambahkan, sekitar 8 ribu orang yang terdiri dari pengelola dan penjamah makanan di dapur MBG akan mengikuti pelatihan tersebut.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
"Ada sekitar 8 ribu orang yang dilatih. Sekitar 8 ribu orang akan kami latih terus, supaya bisa mengelola tata laksana di SPPG-nya masing-masing dengan lebih baik," ucapnya.
Upaya itu dilakukan seiring dengan munculnya sejumlah kasus keracunan makanan dari program MBG di beberapa wilayah Jakarta.
Dinkes mencatat sedikitnya 60 siswa dari 10 lokasi berbeda sempat mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari dapur MBG.
Meski demikian, Ani memastikan tidak ada pasien yang sampai membutuhkan perawatan intensif atau penggunaan alat medis khusus.
"Kejadian, kalau di Jakarta ada di 10 lokasi, tetapi sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan tidak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi," tutur Ani.
Ia enggan merinci lokasi pasti kasus tersebut ditemukan. Namun, berdasarkan hasil uji laboratorium, penyebab utama keracunan diduga berasal dari bakteri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: Bertentangan dengan Putusan MK dan Semangat Reformasi
-
KPK Segera Periksa Eks Menag Yaqut dan Stafsusnya Terkait Korupsi Kuota Haji
-
Diperiksa 10 Jam, Petinggi PWNU Jakarta Bungkam Usai Dicecar KPK soal Korupsi Kuota Haji
-
KPK Periksa Petinggi PWNU Jakarta, Dalami Peran Biro Travel di Kasus Korupsi Haji
-
Kuasa Hukum Roy Suryo Sebut Kunjungan Eggi Sudjana ke Solo 'Bentuk Penyerahan Diri'
-
PDIP Kritik Pemotongan Anggaran Transfer, Desak Alokasi yang Adil untuk Daerah
-
PDIP Ingatkan Mandat Reformasi, Minta TNI Jauhi Politik Praktis dan Perkuat Industri Pertahanan
-
Tolak Pilkada Lewat DPRD, Megawati: PDIP Berdiri Paling Depan Jaga Hak Rakyat!
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!