Total Korban Keracunan MBG Makin Meningkat, JPPI Desak BGN Hentikan Program

Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menghentikan seluruh operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah anak yang mengalami keracunan meski sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinonaktifkan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah BGN yang hanya menutup sebagian SPPG tidak efektif. Ia menyebut, selama dapur MBG masih beroperasi, potensi korban akan terus bertambah.

JPPI mencatat bahwa dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan masih naik sebanyak 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak/minggu.

Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.

“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Ubaid dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

JPPI menilai, akar masalah MBG tidak berhenti pada kasus keracunan semata, melainkan berakar dari lemahnya sistem pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.

“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” ujar Ubaid.

Selain lonjakan korban, JPPI mencatat sejumlah temuan mengkhawatirkan sepanjang sepekan terakhir:

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara

1. Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).

2. Lima provinsi dengan korban terbanyak: Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).

3. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah, termasuk Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.

4. Intimidasi terhadap masyarakat dan jurnalis, di antaranya terjadi di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban.

5. Guru ikut menjadi korban keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.

“Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati," kritiknya.

Ubaid menegaskan, keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dibanding citra kebijakan pemerintah.

“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Janganlah jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” pungkas Ubaid.