-
JPPI mendesak BGN menghentikan semua dapur MBG karena korban keracunan terus bertambah, menembus 10.482 anak.
-
Penutupan sebagian SPPG dinilai tidak efektif, bahkan korban naik 1.833 anak dalam sepekan terakhir.
-
JPPI menilai masalah MBG bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional.
Suara.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menghentikan seluruh operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Desakan ini disampaikan menyusul meningkatnya jumlah anak yang mengalami keracunan meski sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dinonaktifkan.
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai langkah BGN yang hanya menutup sebagian SPPG tidak efektif. Ia menyebut, selama dapur MBG masih beroperasi, potensi korban akan terus bertambah.
JPPI mencatat bahwa dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan masih naik sebanyak 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak/minggu.
Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” kata Ubaid dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
JPPI menilai, akar masalah MBG tidak berhenti pada kasus keracunan semata, melainkan berakar dari lemahnya sistem pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
“Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional,” ujar Ubaid.
Selain lonjakan korban, JPPI mencatat sejumlah temuan mengkhawatirkan sepanjang sepekan terakhir:
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan di MK, Ahli Hukum Pertanyakan Prioritas Negara
1. Kasus menyebar ke dua provinsi baru, yakni Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak).
2. Lima provinsi dengan korban terbanyak: Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak).
3. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah, termasuk Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.
4. Intimidasi terhadap masyarakat dan jurnalis, di antaranya terjadi di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban.
5. Guru ikut menjadi korban keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
“Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati," kritiknya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional