- Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN
- Mereka menuntut pencabutan PSN di Papua Selatan yang telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat.
- PSN dinilai telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Suara.com - Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10/2025).
Mereka menuntut pencabutan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua Selatan yang dinilai telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar langsung di depan Istana Negara.
Koordinator aksi, Anis Giyai, menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengarkan, mereka akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.
"Kalau tuntutan... tidak dicabut atau tidak didengarkan, kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak, itu pun pasti langsung ke Istana," kata Anis Giyai di lokasi aksi.
Anis menjelaskan bahwa PSN telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua. Hutan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari makan kini telah dibabat habis demi proyek pangan, energi, dan pertahanan.
"Sekarang masyarakat Papua yang terkena dampak ini, sumber mencari hidup mereka, mencari makanan, sudah hampir hilang, punah," kata Anis.
"Manusia tanpa alam itu tidak bisa, apalagi kami orang Papua."
Dalam aksi yang diikuti puluhan orang tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes keras, di antaranya:
- "Papua bukan tanah kosong. Akui, hormati, dan lindungi hak masyarakat adat Papua."
- "Mereka sebut ini proyek strategis. Kita sebut ini ekosida."
- "Hutan kami mati karena Proyek Serakah Nasional (PSN)."
- "481 ribu hektare bukan angka, itu hidup kami."
Para orator secara bergantian menyuarakan tuntutan agar PSN di Papua segera dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Warga Papua Sebut PSN sebagai Ekosida: Hutan Kami Mati karena Proyek Serakah Nasional
Berita Terkait
Terpopuler
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Drama Keluarga Halilintar Memanas! Atta Akhirnya Bicara soal Isu Aurel Diabaikan di Foto Keluarga
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Waspada! WNA Australia Positif Campak Usai dari Bandung, Kemenkes Perketat Surveilans
-
Teror Berantai Ketua BEM UGM 2026: Kritik Kebijakan, Fitnah AI, hingga Ancaman ke Keluarga
-
Wakil Ketua Komisi VI Adisatrya Sulisto Soroti Kebijakan Impor Mobil Operasional KDKMP dari India
-
Tragedi Filisida Sukabumi: Bocah 12 Tahun Tewas di Tangan Ibu Tiri, Ini Penjelasan KPAI
-
BGN Tegaskan Tak Ada Pembagian MBG Saat Sahur, Ini Jadwalnya Selama Ramadan
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Sinergi Kemensos dan Komisi VIII DPR Tingkatkan Layanan Korban Perdagangan Manusia
-
KPK Angkat Bicara, Inilah Alasan Utama RUU Perampasan Aset Wajib Disahkan!
-
Evakuasi Mencekam 26 Warga China di Tambang Emas Nabire Pasca Serangan KKB Aibon Kogoya
-
Menbud Fadli Zon: Indonesia Berpotensi Jadi Pusat Kebudayaan Dunia dan Super Power Megadiversity