- Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN
- Mereka menuntut pencabutan PSN di Papua Selatan yang telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat.
- PSN dinilai telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Suara.com - Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10/2025).
Mereka menuntut pencabutan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua Selatan yang dinilai telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar langsung di depan Istana Negara.
Koordinator aksi, Anis Giyai, menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengarkan, mereka akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.
"Kalau tuntutan... tidak dicabut atau tidak didengarkan, kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak, itu pun pasti langsung ke Istana," kata Anis Giyai di lokasi aksi.
Anis menjelaskan bahwa PSN telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua. Hutan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari makan kini telah dibabat habis demi proyek pangan, energi, dan pertahanan.
"Sekarang masyarakat Papua yang terkena dampak ini, sumber mencari hidup mereka, mencari makanan, sudah hampir hilang, punah," kata Anis.
"Manusia tanpa alam itu tidak bisa, apalagi kami orang Papua."
Dalam aksi yang diikuti puluhan orang tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes keras, di antaranya:
- "Papua bukan tanah kosong. Akui, hormati, dan lindungi hak masyarakat adat Papua."
- "Mereka sebut ini proyek strategis. Kita sebut ini ekosida."
- "Hutan kami mati karena Proyek Serakah Nasional (PSN)."
- "481 ribu hektare bukan angka, itu hidup kami."
Para orator secara bergantian menyuarakan tuntutan agar PSN di Papua segera dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Warga Papua Sebut PSN sebagai Ekosida: Hutan Kami Mati karena Proyek Serakah Nasional
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Beda Reaksi Warga Sambut Menteri Purbaya Yudhi VS Bahlil Lahadalia di HUT TNI Ke-80
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU
-
Ahli di Sidang Praperadilan Nadiem Makarim: Kerugian Keuangan Negara Saja Belum Tentu Korupsi
-
Eks Bendahara Amphuri Diperiksa KPK, Bantah Ikut Campur Soal Kuota Haji