- Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN
- Mereka menuntut pencabutan PSN di Papua Selatan yang telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat.
- PSN dinilai telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua.
Suara.com - Solidaritas Merauke menggelar aksi unjuk rasa di depan Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/10/2025).
Mereka menuntut pencabutan Proyek Strategis Nasional atau PSN di Papua Selatan yang dinilai telah merampas hutan dan sumber kehidupan masyarakat adat. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar langsung di depan Istana Negara.
Koordinator aksi, Anis Giyai, menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak didengarkan, mereka akan kembali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.
"Kalau tuntutan... tidak dicabut atau tidak didengarkan, kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih banyak, itu pun pasti langsung ke Istana," kata Anis Giyai di lokasi aksi.
Anis menjelaskan bahwa PSN telah berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat adat Papua. Hutan yang selama ini menjadi tempat mereka mencari makan kini telah dibabat habis demi proyek pangan, energi, dan pertahanan.
"Sekarang masyarakat Papua yang terkena dampak ini, sumber mencari hidup mereka, mencari makanan, sudah hampir hilang, punah," kata Anis.
"Manusia tanpa alam itu tidak bisa, apalagi kami orang Papua."
Dalam aksi yang diikuti puluhan orang tersebut, massa membentangkan berbagai spanduk bernada protes keras, di antaranya:
- "Papua bukan tanah kosong. Akui, hormati, dan lindungi hak masyarakat adat Papua."
- "Mereka sebut ini proyek strategis. Kita sebut ini ekosida."
- "Hutan kami mati karena Proyek Serakah Nasional (PSN)."
- "481 ribu hektare bukan angka, itu hidup kami."
Para orator secara bergantian menyuarakan tuntutan agar PSN di Papua segera dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: Warga Papua Sebut PSN sebagai Ekosida: Hutan Kami Mati karena Proyek Serakah Nasional
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina