-
Pekerja menuntut dukungan pemerintah dalam program kendaraan listrik, khususnya soal beban sewa yang memberatkan.
-
Kesejahteraan dan perlindungan sosial, seperti BPJS pekerja, belum jelas dan masih menjadi tantangan utama.
-
Transisi energi berpotensi menciptakan juta pekerjaan baru, namun harus diiringi keadilan bagi pekerja.
Suara.com - Isu transisi energi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja menjadi sorotan hangat dalam Local Media Summit (LMS) 2025 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Rabu (8/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan suara langsung dari lapangan melalui Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, yang mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi para pekerja, khususnya terkait program kendaraan listrik.
Lily Pujiati membuka sesinya dengan menyoroti minimnya pemahaman masyarakat tentang seluk-beluk kendaraan motor dan mobil listrik, di balik program-program yang digadang-gadang sebagai solusi mengurangi polusi.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, ada beberapa fakta mencengangkan yang memberatkan para pekerja.
"Seperti ada program kendaraan listrik, memang bagus agar polusi ini berkurang, tapi dari kendaraan listrik yang didapat dari program kami itu kenapa harus ada uang sewa?" tanya Lily Pujiati.
Ia menjelaskan bahwa rata-rata pekerja harus menyewa kendaraan listrik selama 20 jam, padahal waktu kerja mereka hanya sekitar 8 jam sehari. Beban biaya sewa ini menjadi tantangan besar.
Pihaknya mengaku mendukung pemerintah asalkan dukungan tersebut bersifat timbal balik.
"Kami mendukung pemerintah, apabila pemerintah mendukung kami, motor disediakan platform dan baterainya, bukan mengeluarkan uang untuk menyewa itu semua," tegas Lily.
Selain itu, persoalan kesejahteraan juga menjadi prioritas.
Baca Juga: Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
"Kami butuh sejahtera, kami sekarang bingung, mau menyantol ke mana, kami di sini bingung, banyak kementerian, kami belum jelas soal BPJS juga, kami pun bayar sendiri," ungkap Lily.
Meskipun ada kabar baik mengenai subsidi BPJS sebesar 50 persen, namun saat ini belum juga ada.
"Tapi kalau memang kami mau nyaman itu harus bayar sendiri," ucapnya.
Keresahan ini semakin diperkuat dengan kisah duka salah satu rekan mereka.
"Salah satunya juga saudara kami Affan Kurniawan yang meninggal, tapi alhamdulillah almarhum ini punya BPJS jadi semuanya bisa terpenuhi," kenang Lily.
Menanggapi aspirasi dari Lily Pujiati, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dan Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, memberikan dukungannya.
Tag
Berita Terkait
-
Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
-
Wuling Banderol Harga Khusus Pada Model Hybrid Sampai Mobil Listrik di Akhir Tahun
-
Galian Proyek Air Limbah Depan CIBIS Park Rampung, Macet TB Simatupang Mulai Terurai
-
Coaching Clinics LMS 2025: Kupas Tuntas Business Model Hingga Event Production
-
Rahasia 'Dapur' Konten Otomotif yang Laris Manis di Media Lokal Dibongkar Eksklusif di LMS 2025
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono