-
Pekerja menuntut dukungan pemerintah dalam program kendaraan listrik, khususnya soal beban sewa yang memberatkan.
-
Kesejahteraan dan perlindungan sosial, seperti BPJS pekerja, belum jelas dan masih menjadi tantangan utama.
-
Transisi energi berpotensi menciptakan juta pekerjaan baru, namun harus diiringi keadilan bagi pekerja.
Suara.com - Isu transisi energi dan dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja menjadi sorotan hangat dalam Local Media Summit (LMS) 2025 yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Rabu (8/10/2025).
Diskusi ini menghadirkan suara langsung dari lapangan melalui Ketua Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, yang mengemukakan sejumlah persoalan yang dihadapi para pekerja, khususnya terkait program kendaraan listrik.
Lily Pujiati membuka sesinya dengan menyoroti minimnya pemahaman masyarakat tentang seluk-beluk kendaraan motor dan mobil listrik, di balik program-program yang digadang-gadang sebagai solusi mengurangi polusi.
Namun, di balik tujuan mulia tersebut, ada beberapa fakta mencengangkan yang memberatkan para pekerja.
"Seperti ada program kendaraan listrik, memang bagus agar polusi ini berkurang, tapi dari kendaraan listrik yang didapat dari program kami itu kenapa harus ada uang sewa?" tanya Lily Pujiati.
Ia menjelaskan bahwa rata-rata pekerja harus menyewa kendaraan listrik selama 20 jam, padahal waktu kerja mereka hanya sekitar 8 jam sehari. Beban biaya sewa ini menjadi tantangan besar.
Pihaknya mengaku mendukung pemerintah asalkan dukungan tersebut bersifat timbal balik.
"Kami mendukung pemerintah, apabila pemerintah mendukung kami, motor disediakan platform dan baterainya, bukan mengeluarkan uang untuk menyewa itu semua," tegas Lily.
Selain itu, persoalan kesejahteraan juga menjadi prioritas.
Baca Juga: Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
"Kami butuh sejahtera, kami sekarang bingung, mau menyantol ke mana, kami di sini bingung, banyak kementerian, kami belum jelas soal BPJS juga, kami pun bayar sendiri," ungkap Lily.
Meskipun ada kabar baik mengenai subsidi BPJS sebesar 50 persen, namun saat ini belum juga ada.
"Tapi kalau memang kami mau nyaman itu harus bayar sendiri," ucapnya.
Keresahan ini semakin diperkuat dengan kisah duka salah satu rekan mereka.
"Salah satunya juga saudara kami Affan Kurniawan yang meninggal, tapi alhamdulillah almarhum ini punya BPJS jadi semuanya bisa terpenuhi," kenang Lily.
Menanggapi aspirasi dari Lily Pujiati, Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia dan Anggota Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, memberikan dukungannya.
Tag
Berita Terkait
-
Eky Priyagung Sentil Isu Energi dengan Guyonan Segar di Local Media Summit 2025
-
Wuling Banderol Harga Khusus Pada Model Hybrid Sampai Mobil Listrik di Akhir Tahun
-
Galian Proyek Air Limbah Depan CIBIS Park Rampung, Macet TB Simatupang Mulai Terurai
-
Coaching Clinics LMS 2025: Kupas Tuntas Business Model Hingga Event Production
-
Rahasia 'Dapur' Konten Otomotif yang Laris Manis di Media Lokal Dibongkar Eksklusif di LMS 2025
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar