News / Nasional
Kamis, 09 Oktober 2025 | 10:41 WIB
Ilustrasi transisi energi. (Pexels/Kervin Edward Lara)
Baca 10 detik
    • Transisi energi jadi strategi utama pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau.
    • Dukungan internasional dan reformasi kebijakan diperlukan agar target energi bersih tercapai.
    • Energi terbarukan diproyeksikan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Suara.com - Target ambisius pemerintahan Presiden Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan perubahan besar dalam cara negeri ini mengelola energinya.

Transisi menuju sumber energi bersih bukan hanya soal mengganti bahan bakar fosil dengan tenaga surya atau angin, tapi tentang bagaimana Indonesia menata ulang arah pembangunan ekonominya agar lebih hijau, tangguh, dan adil bagi semua.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Prof. Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya komitmen politik dan konsistensi kebijakan di semua level pemerintahan.

Ia menilai transisi energi memerlukan landasan yang kuat, termasuk pembentukan country platform for energy transition, agar pendanaan dan dukungan internasional bisa tersalurkan secara efektif.

Ilustrasi energi baru terbarukan (EBT). (ICDX)

“Reformasi subsidi energi juga harus dilakukan untuk menciptakan insentif bagi pengembangan energi bersih. Revisi peraturan tentang nilai ekonomi karbon akan menjadi kunci arah baru pasar karbon Indonesia,” ujarnya.

Dukungan internasional datang dari Inggris yang menilai ambisi Indonesia untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam satu dekade sebagai langkah besar.

Matthew Downing dari Kedutaan Besar Inggris menyebut kerja sama kedua negara akan difokuskan pada transisi energi yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan kemitraan strategis baru yang sedang disiapkan antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Inggris.

Namun, transisi energi bukan perkara mudah. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menjaga arah kebijakan jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus melindungi rakyat dari dampak gejolak energi dunia, sambil tetap melangkah maju pada jalur transisi,” katanya.

Baca Juga: Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional, Tegas Mendagri

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa,  menilai bahwa pemerintah harus mempercepat pengembangan energi terbarukan yang selama satu dekade terakhir berjalan lambat. Ia menegaskan perlunya reformasi pasar listrik agar lebih terbuka bagi swasta dan masyarakat, serta pembenahan tarif dan tata kelola pengadaan energi terbarukan.

“Transisi energi adalah mesin pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Fabby menjelaskan, dampaknya bisa dirasakan melalui investasi besar di sektor infrastruktur hijau, pembangunan industri manufaktur energi bersih, penciptaan jutaan lapangan kerja hijau, hingga meningkatnya kualitas hidup karena berkurangnya polusi udara. Lebih dari itu, ketahanan energi nasional juga akan menguat seiring berkurangnya ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Gelaran Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025 yang berlangsung 6–8 Oktober di Jakarta menjadi momentum penting untuk mempertegas arah dan strategi Indonesia dalam mempercepat transisi energi.

Dengan tema “Mewujudkan Transisi Energi yang Berdampak,” forum ini menyoroti bahwa energi bersih bukan hanya soal masa depan lingkungan—tapi juga masa depan ekonomi Indonesia.

Load More