- Mendagri minta pemda tak bergantung pada dana pusat dan lebih inovatif.
- Ia soroti kebocoran pajak parkir dan dorong digitalisasi pembayaran daerah.
- Pemda diminta dukung program prioritas Prabowo seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pemasukan baru demi menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama setelah adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai, pemda perlu mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada, terutama dari sektor restoran dan hotel.
Kedua sektor itu dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Ya misalnya yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajaki itu,” jelas Tito.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti masih adanya kebocoran pajak di sejumlah daerah.
Salah satu contoh, lemahnya pengawasan terhadap pajak parkir yang kerap tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah daerah.
“Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” tegas Tito.
Baca Juga: DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal
Ia menekankan bahwa kebocoran pajak di sektor-sektor tersebut harus segera diatasi dengan memperkuat sistem pemungutan dan menerapkan digitalisasi pembayaran agar aliran dana dapat dipantau secara real-time.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan sebagai inisiatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Ini harus didukung dan ditangkap. Segi positifnya, ada lapangan kerja, rantai pasok, dan perputaran ekonomi, karena uang beredar di daerah,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
Pilihan
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
Terkini
-
Polemik Berkas Korupsi PLTU Batubara, Langkah Polri Dinilai Lawful dan Rasional
-
Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Sedot 1,1 Juta Penonton, Roda Ekonomi Tembus Rp5 Triliun
-
Dimulai dari Reservasi, Hotel di Gading Serpong Ini Andalkan Pengalaman Serba Digital
-
Kronologi Dugaan Guru SD Hukum Murid Pakai Mistar di Lubuklinggau, Polisi Periksa TKP
-
Daftar Brand yang Paling Sering Masuk Keranjang Belanja Warga Indonesia
-
Kenapa Harga Pemain EA FC 26 Naik-Turun Setiap Pekan? Ini Polanya
-
Flu Singapura Merebak di Sumsel, Mengapa Palembang Jadi Daerah dengan Kasus Terbanyak?
-
Statistik Apik Youri Tielemans, Pengganti Casemiro yang Lebih Efisien untuk MU
-
Purbaya Jamin Kopdes Merah Putih Pasti Untung, Asal Tak Dikorupsi
-
Jembatan Musi V Segera Dibuka, Perjalanan Palembang-Betung Bakal Cuma 1 Jam