- Mendagri minta pemda tak bergantung pada dana pusat dan lebih inovatif.
- Ia soroti kebocoran pajak parkir dan dorong digitalisasi pembayaran daerah.
- Pemda diminta dukung program prioritas Prabowo seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pemasukan baru demi menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama setelah adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai, pemda perlu mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada, terutama dari sektor restoran dan hotel.
Kedua sektor itu dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Ya misalnya yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajaki itu,” jelas Tito.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti masih adanya kebocoran pajak di sejumlah daerah.
Salah satu contoh, lemahnya pengawasan terhadap pajak parkir yang kerap tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah daerah.
“Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” tegas Tito.
Baca Juga: DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal
Ia menekankan bahwa kebocoran pajak di sektor-sektor tersebut harus segera diatasi dengan memperkuat sistem pemungutan dan menerapkan digitalisasi pembayaran agar aliran dana dapat dipantau secara real-time.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan sebagai inisiatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Ini harus didukung dan ditangkap. Segi positifnya, ada lapangan kerja, rantai pasok, dan perputaran ekonomi, karena uang beredar di daerah,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Pengamat Sorot Titah Prabowo ke TNI, Polri dan BIN Sebelum ke Eropa: Sinyal Tegas Jaga Stabilitas
-
Jakarta Masih Rawan 'Rayap Besi', Pramono Anung: Pelan-Pelan Kami Benahi dan Tindak Tegas!
-
Kenapa Amerika Serikat Pakai Nama Menteri Perang, Bukan Menteri Pertahanan?
-
Benarkah Langit RI akan Dibuka untuk Pesawat Tempur AS? Kemhan Tegaskan Perjanjian Belum Final
-
Kontroversi Pete Hegseth, Pembawa Acara TV yang Jadi 'Dewa Perang' AS
-
Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Ada Pendaftaran: Anak Lulus, Orang Tua Harus Lepas Bansos!
-
Indra Iskandar Menang Praperadilan, Hakim Perintahkan KPK Hentikan Penyidikan
-
Perang di Mata Rakyat Israel: Terlalu Berat Bagi Saya Pikirkan Masa Depan
-
Tujuh Hari Jelang Keberangkatan, DPR Desak Kepastian Biaya Tambahan Haji
-
Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, BEM Dorong Sanksi Berat hingga DO