- Mendagri minta pemda tak bergantung pada dana pusat dan lebih inovatif.
- Ia soroti kebocoran pajak parkir dan dorong digitalisasi pembayaran daerah.
- Pemda diminta dukung program prioritas Prabowo seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pemasukan baru demi menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama setelah adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai, pemda perlu mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada, terutama dari sektor restoran dan hotel.
Kedua sektor itu dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Ya misalnya yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajaki itu,” jelas Tito.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti masih adanya kebocoran pajak di sejumlah daerah.
Salah satu contoh, lemahnya pengawasan terhadap pajak parkir yang kerap tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah daerah.
“Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” tegas Tito.
Baca Juga: DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal
Ia menekankan bahwa kebocoran pajak di sektor-sektor tersebut harus segera diatasi dengan memperkuat sistem pemungutan dan menerapkan digitalisasi pembayaran agar aliran dana dapat dipantau secara real-time.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan sebagai inisiatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Ini harus didukung dan ditangkap. Segi positifnya, ada lapangan kerja, rantai pasok, dan perputaran ekonomi, karena uang beredar di daerah,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?