- Mendagri minta pemda tak bergantung pada dana pusat dan lebih inovatif.
- Ia soroti kebocoran pajak parkir dan dorong digitalisasi pembayaran daerah.
- Pemda diminta dukung program prioritas Prabowo seperti MBG dan Koperasi Merah Putih.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pemasukan baru demi menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama setelah adanya pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Tahun 2025 di Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).
Tito menilai, pemda perlu mengoptimalkan potensi pajak yang sudah ada, terutama dari sektor restoran dan hotel.
Kedua sektor itu dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik dan transparan.
“Ya misalnya yang sudah ada saja, restoran, hotel misalnya. Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajaki itu,” jelas Tito.
Mantan Kapolri itu juga menyoroti masih adanya kebocoran pajak di sejumlah daerah.
Salah satu contoh, lemahnya pengawasan terhadap pajak parkir yang kerap tidak sepenuhnya masuk ke kas pemerintah daerah.
“Parkir, misalnya. Ini harus dibuat sistem supaya pajak yang memang sudah ada ini, yang tadinya bocor, bisa masuk ke kas pemerintah daerah,” tegas Tito.
Baca Juga: DPR Sebut Penolakan Pemotongan TKD Wajar, Tapi Daerah Masih Punya Jalan Menuju Kemandirian Fiskal
Ia menekankan bahwa kebocoran pajak di sektor-sektor tersebut harus segera diatasi dengan memperkuat sistem pemungutan dan menerapkan digitalisasi pembayaran agar aliran dana dapat dipantau secara real-time.
Selain itu, Tito juga meminta kepala daerah untuk aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan sebagai inisiatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal.
“Ini harus didukung dan ditangkap. Segi positifnya, ada lapangan kerja, rantai pasok, dan perputaran ekonomi, karena uang beredar di daerah,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam Usia 50 Tahun, Atasi Garis Penuaan
- 3 Link DANA Kaget Khusus Hari Ini, Langsung Cair Bernilai Rp135 Ribu
- 14 Kode Redeem FC Mobile Hari Ini 7 Oktober 2025, Gaet Rivaldo 112 Gratis
- Sosok Profesor Kampus Singapura yang Sebut Pendidikan Gibran Cuma Setara Kelas 1 SMA
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
Pilihan
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
-
Istri Thom Haye Keram Perut, Jadi Korban Perlakuan Kasar Aparat Keamanan Arab Saudi di Stadion
-
3 Rekomendasi HP 1 Jutaan Kemera Terbaik, Mudah Tapi Bisa Diandalkan
-
Kontroversi Penalti Kedua Timnas Indonesia, Analis Media Arab Saudi Soroti Wasit
-
6 Rekomendasi HP Murah Baterai Jumbo 6.000 mAh, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
KPK Dalami Informasi dari Pansus Haji dalam Dugaan Korupsi Kuota dan Penyelenggaraan Haji
-
Refly Harun Tanggapi Analisis Said Didu soal Langkah Prabowo Lepas dari 'Geng Solo Oligarki Parcok'
-
Mendagri Dorong Kepala Daerah Perkuat Pengawasan dengan Optimalkan Peran APIP
-
Dibunuh-Perkosa Atasan, Dina Oktaviani Ternyata Karyawati Alfamart KM 72 Tol Cipularang
-
Sempat Mengigau, Kronologi Tabrakan di Udara Tewaskan Praka Zaenal Mutaqim Jelang HUT TNI
-
Belajar dari Tragedi Ponpes Al Khoziny, DPR Desak Evaluasi Nasional Bangunan Pesantren Tua
-
Laporan ke Dewan Pers Meningkat di Era AI, Banyak Pengaduan soal Akurasi dan Keberimbangan Berita
-
Ammar Zoni Kepergok Edarkan Narkoba, DPR Pertanyakan Sistem Pengawasan Lapas: Sudah Berulang!
-
Kasus Korupsi Chromebook, Kejagung Panggil 10 Saksi Termasuk Pejabat Perusahaan Teknologi
-
Sengkarut Haji Era Yaqut: Tak Cuma Kuota, Katering hingga Akomodasi Jemaah Diduga Jadi Bancakan