-
Di balik cakupan tinggi, jutaan data peserta BPJS tidak valid.
-
Pemerintah cari pemimpin perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
-
Sistem data DTSEN jadi andalan baru perbaiki sasaran penerima bantuan iuran.
Suara.com - Pantia seleksi (pansel) menegaskan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut proses ini ditujukan untuk mencari pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan memastikan JKN benar-benar tepat sasaran.
"Reformasi BPJS bukan sekadar pergantian orang, melainkan pembenahan sistem agar JKN semakin tepat sasaran dan berkeadilan," kata Kunta dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Kunta menyebutkan kalau cakupan JKN saat ini memang telah mencapai 98,7 persen penduduk Indonesia atau sekitar 280,7 juta jiwa, kepesertaan aktif baru mencapai 79,2 persen, dan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi sebesar 42,9 persen dari peserta aktif.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah.
"Artinya, masih ada tantangan besar dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak Juni 2025, pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Sistem baru ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat dan menekan risiko out of pocket expenditure (OOP) atau pengeluaran pribadi masyarakat yang bisa menyebabkan kemiskinan baru.
Ia menegaskan, seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk mencari pejabat administratif, tetapi figur yang punya visi reformasi dan keberanian melakukan perubahan struktural.
Baca Juga: Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
"Kita tidak hanya mencari pejabat, tetapi mencari pemimpin perubahan yang mampu menjawab tantangan ke depan," katanya.
Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dibuka pada 14–16 Oktober 2025, dan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Tahapan meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga tes kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Jateng Tak Punya Gubernur? Ketua TPPD: Buktinya Pertumbuhan Ekonomi Jateng Nomor Dua di Jawa
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- HP yang Awet Merek Apa? Ini 6 Rekomendasi Terbaik dengan Performa Kencang
Pilihan
-
Iran Akui Ayatollah Ali Khamenei Meninggal Dunia, Umumkan Masa Berkabung 40 Hari
-
Iran Bantah Klaim AS dan Israel: Ali Khamenei Masih Hidup!
-
Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
-
Iran Klaim 200 Tentara Musuh Tewas, Ali Khamenei Masih Hidup
-
Israel Klaim Ali Khamenei Tewas, Menlu Iran: Ayatollah Masih Hidup
Terkini
-
Debat ICW: PSI dan Perindo Soroti Ketergantungan Industri Ekstraktif dan Sponsor Politik
-
Debat ICW: Desak Politisi Lepas Pengaruh Bisnis demi Cegah Konflik Kepentingan
-
Debat ICW vs Politisi Muda: Soroti Larangan Pebisnis Ekstraktif Duduk di Legislatif
-
Audiens Debat ICW Kritik Jawaban Normatif Politisi dan Desak Reformasi Antikorupsi
-
Timur Tengah Memanas, KBRI Riyadh Minta WNI Siapkan Dokumen dan Segera Lapor Diri
-
Situasi Memanas: Otoritas UEA Tutup Ruang Udara, Ini Imbauan Khusus Bagi WNI di Abu Dhabi!
-
Teheran Tak Lagi Aman, Warga Iran Panik Usai Serangan ASIsrael: Kami Akan Mati di Sini
-
Sekjen PBB Desak AS-Israel Hentikan Serangan ke Iran, Risiko Perang Regional Sangat Nyata
-
Angkat Tema Energi Berdaulat untuk Indonesia Kuat, PLN Journalist Awards 2025 Apresiasi 18 Karya
-
Drone Iran Hantam Menara Burj Al Arab di Dubai