-
Di balik cakupan tinggi, jutaan data peserta BPJS tidak valid.
-
Pemerintah cari pemimpin perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
-
Sistem data DTSEN jadi andalan baru perbaiki sasaran penerima bantuan iuran.
Suara.com - Pantia seleksi (pansel) menegaskan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut proses ini ditujukan untuk mencari pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan memastikan JKN benar-benar tepat sasaran.
"Reformasi BPJS bukan sekadar pergantian orang, melainkan pembenahan sistem agar JKN semakin tepat sasaran dan berkeadilan," kata Kunta dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Kunta menyebutkan kalau cakupan JKN saat ini memang telah mencapai 98,7 persen penduduk Indonesia atau sekitar 280,7 juta jiwa, kepesertaan aktif baru mencapai 79,2 persen, dan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi sebesar 42,9 persen dari peserta aktif.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah.
"Artinya, masih ada tantangan besar dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak Juni 2025, pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Sistem baru ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat dan menekan risiko out of pocket expenditure (OOP) atau pengeluaran pribadi masyarakat yang bisa menyebabkan kemiskinan baru.
Ia menegaskan, seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk mencari pejabat administratif, tetapi figur yang punya visi reformasi dan keberanian melakukan perubahan struktural.
Baca Juga: Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
"Kita tidak hanya mencari pejabat, tetapi mencari pemimpin perubahan yang mampu menjawab tantangan ke depan," katanya.
Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dibuka pada 14–16 Oktober 2025, dan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Tahapan meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga tes kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam