-
Di balik cakupan tinggi, jutaan data peserta BPJS tidak valid.
-
Pemerintah cari pemimpin perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
-
Sistem data DTSEN jadi andalan baru perbaiki sasaran penerima bantuan iuran.
Suara.com - Pantia seleksi (pansel) menegaskan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut proses ini ditujukan untuk mencari pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan memastikan JKN benar-benar tepat sasaran.
"Reformasi BPJS bukan sekadar pergantian orang, melainkan pembenahan sistem agar JKN semakin tepat sasaran dan berkeadilan," kata Kunta dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Kunta menyebutkan kalau cakupan JKN saat ini memang telah mencapai 98,7 persen penduduk Indonesia atau sekitar 280,7 juta jiwa, kepesertaan aktif baru mencapai 79,2 persen, dan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi sebesar 42,9 persen dari peserta aktif.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah.
"Artinya, masih ada tantangan besar dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak Juni 2025, pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Sistem baru ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat dan menekan risiko out of pocket expenditure (OOP) atau pengeluaran pribadi masyarakat yang bisa menyebabkan kemiskinan baru.
Ia menegaskan, seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk mencari pejabat administratif, tetapi figur yang punya visi reformasi dan keberanian melakukan perubahan struktural.
Baca Juga: Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
"Kita tidak hanya mencari pejabat, tetapi mencari pemimpin perubahan yang mampu menjawab tantangan ke depan," katanya.
Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dibuka pada 14–16 Oktober 2025, dan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Tahapan meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga tes kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
-
Fantastis! Kerugian Negara Kasus Samin Tan Tembus Rp17,7 Triliun
-
Pertamina Tambah Armada, Pasokan BBM di Medan Kembali Normal usai Antrean Panjang
-
Emiten PGEO Pasang Target Kapasitas PLTP Capai 1,8 GW pada 2034
-
Hyundai New CRETA Dilengkapi Drive Mode Adaptif untuk Berbagai Kondisi Berkendara
-
ICW Cium Gelagat Kasus Eks Jampidsus Bakal Berhenti di Tengah Jalan: Sulit Lacak Aktor Besar
-
Modus Judi Online Makin Canggih, Terbaru Lewat QRIS hingga E-Wallet
-
Bukan Sekadar Tren, Alasan Barrel Pants Kini Jadi Andalan Gaya Sehari-hari
-
Produk Tembakau Alternatif Bisa Bantu Perokok Dewasa Beralih, Tapi Tetap Berisiko
-
Daftar Pemain Terkuat dan Berpengaruh di Piala Dunia 2026