-
Di balik cakupan tinggi, jutaan data peserta BPJS tidak valid.
-
Pemerintah cari pemimpin perubahan, bukan sekadar rotasi jabatan biasa.
-
Sistem data DTSEN jadi andalan baru perbaiki sasaran penerima bantuan iuran.
Suara.com - Pantia seleksi (pansel) menegaskan pemilihan calon Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menyebut proses ini ditujukan untuk mencari pemimpin yang mampu memperkuat tata kelola dan memastikan JKN benar-benar tepat sasaran.
"Reformasi BPJS bukan sekadar pergantian orang, melainkan pembenahan sistem agar JKN semakin tepat sasaran dan berkeadilan," kata Kunta dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Kunta menyebutkan kalau cakupan JKN saat ini memang telah mencapai 98,7 persen penduduk Indonesia atau sekitar 280,7 juta jiwa, kepesertaan aktif baru mencapai 79,2 persen, dan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih mendominasi sebesar 42,9 persen dari peserta aktif.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah.
"Artinya, masih ada tantangan besar dalam validasi data, kepatuhan iuran, dan efektivitas subsidi pemerintah," katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, sejak Juni 2025, pemerintah mulai menerapkan Data Tunggal Sejahtera Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penetapan peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Sistem baru ini diharapkan dapat memperbaiki ketepatan sasaran penerima manfaat dan menekan risiko out of pocket expenditure (OOP) atau pengeluaran pribadi masyarakat yang bisa menyebabkan kemiskinan baru.
Ia menegaskan, seleksi calon pimpinan BPJS Kesehatan bukan hanya untuk mencari pejabat administratif, tetapi figur yang punya visi reformasi dan keberanian melakukan perubahan struktural.
Baca Juga: Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
"Kita tidak hanya mencari pejabat, tetapi mencari pemimpin perubahan yang mampu menjawab tantangan ke depan," katanya.
Seleksi calon anggota Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dibuka pada 14–16 Oktober 2025, dan akan berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Tahapan meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, hingga tes kesehatan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?