-
- Ikrar BRIN kritik kabinet Prabowo-Gibran mirip kabinet Soekarno.
- Banyaknya wakil menteri dinilai boros dan tidak efisien.
- Ikrar minta Prabowo utamakan rakyat, bukan bagi-bagi jabatan.
Suara.com - Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai terlalu besar dan tidak efisien.
Menurut Pakar Politik BRIN Ikrar Nusa Bhakti, komposisi kabinet ini mirip dengan kabinet di era Presiden pertama RI, Soekarno, yang beranggotakan ratusan menteri.
Dalam pandangannya, pembentukan kabinet tersebut tidak memiliki urgensi yang kuat dan justru membebani keuangan negara di tengah situasi ekonomi yang menantang.
Sebagai contoh, Ikrar menyoroti banyaknya pengangkatan wakil menteri yang menurutnya tidak memiliki peran penting dalam struktur kementerian.
"Menteri tugas utamanya itu bagaimana dia membuat sebuah kebijakan di kementerian, yang menjalankan itu dirjen-dirjennya. Buat apa dia punya wakil menteri?” kritik Ikrar, melalui podcast kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip pada Senin (13/10/2025).
Ikrar menilai, kabinet di era Presiden ke-8 RI tersebut tampak seperti salinan langsung dari kabinet era Soekarno.
"Presiden Prabowo Subianto itu ya itu adalah seperti copy paste dari kabinet Bung Karno, yang jumlah menterinya itu sampai 160-an sekian lebih, sekarang kayaknya Prabowo sudah lebih dari 100 lebih ya gitu,” ungkapnya.
Ia juga mengaku bingung dengan sistem penamaan dan pemecahan kementerian yang semakin rumit. Menurutnya, perubahan ini memperlihatkan adanya motif politik dibanding kebutuhan riil rakyat.
"Itu (pemecahan pada sejumlah kementerian) buat saya what for gitu kan. Kayaknya seperti bagi-bagi jabatan ya, tanpa memperhatikan kebutuhan kita,” ucap Ikrar, keheranan.
Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi Legacy Ini Sangat Berbahaya Bagi Indonesia
Lebih lanjut, Ikrar menilai perekrutan banyak pejabat dalam kabinet menjadi bentuk pemborosan anggaran di tengah ekonomi yang belum stabil.
"Tapi yang ingin saya katakan adalah Prabowo di tengah kesulitan ekonomi ini, masih juga merekrut banyak orang untuk duduk di dalam kabinet,” ujar Ikrar.
Ia pun mengingatkan Presiden Prabowo agar memprioritaskan rakyat di atas kepentingan pejabat.
“Komentar orang bahwa Pak Prabowo ini seorang presiden yang lebih banyak 'omon-omon', mudah-mudahan ini benar-benar dipatahkan. Misalnya (dengan) bagaimana dia mendahulukan rakyat ketimbang pejabat, benarkah sebagian besar anak-anak muda Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan? Ini yang harus ditangani terlebih dulu,” katanya.
Reporter : Nur Saylil Inayah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!
-
22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah