- Dasco mengungkap anggota dewan sering nombok saat reses.
- Dana reses setiap anggota dewan telah naik menjadi Rp702 juta.
- DPR menyiapkan aplikasi publik untuk memantau laporan reses.
Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pengakuan mengejutkan, di tengah sorotan publik terhadap kenaikan dana reses legislator, yang belakangan ternyata salah transfer.
Dasco mengungkap fakta di lapangan bahwa para wakil rakyat tidak jarang harus merogoh kocek pribadi alias 'nombok', untuk memenuhi aspirasi dan permintaan konstituen di daerah pemilihan (dapil) mereka.
Fenomena ini terjadi selama masa reses, periode saat anggota dewan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, melakukan bakti sosial, dan melaporkan kinerjanya.
Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar pertemuan formal.
Menurut Dasco, beragam permintaan kerap diterima anggota dewan saat turun ke dapil.
Permintaan tersebut tidak selalu bersifat programatik, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum yang tak terduga.
Selain itu, ada biaya operasional non-resmi yang harus ditanggung, termasuk untuk mengelola tim yang membantu kelancaran kegiatan di daerah.
"Itu termasuk tim sukses. Tiap anggota DPR punya tim itu yang tak digaji dalam kegiatan-kegiatan saat reses. Mereka ini kan harus dikasih uang saku," kata Dasco, Selasa (14/10/2025).
Banjir permintaan dari konstituen dan biaya tak terduga inilah, yang menurutnya menjadi penyebab utama anggota dewan harus mengeluarkan dana pribadi di luar alokasi resmi yang disediakan negara.
Baca Juga: Wajib Lapor via Aplikasi, Kegiatan Reses Anggota DPR Akan Diawasi Langsung oleh MKD
"Bisa nombok juga kadang-kadang. Tidak semua biaya kegiatan formal dapat dimasukkan dalam aplikasi, itu yang harus ditanggung masing-masing anggota."
Menyadari perlunya akuntabilitas di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, pimpinan DPR tengah menggodok solusi berbasis teknologi.
Dasco mengungkapkan, DPR sedang dalam proses penyiapan aplikasi khusus yang dapat diakses publik.
Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform laporan kegiatan setiap anggota dewan selama masa reses.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan publik serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memantau langsung aktivitas para wakil rakyat.
Dasco menegaskan bahwa pengembangan aplikasi ini sedang dikebut agar bisa segera digunakan.
Berita Terkait
-
Wajib Lapor via Aplikasi, Kegiatan Reses Anggota DPR Akan Diawasi Langsung oleh MKD
-
Dasco Sebut Anggota DPR 'Nombok' Saat Reses, Pengeluaran Tak Terduga Sulit Dilaporkan di Aplikasi
-
DPR Bikin Aplikasi Pantau Reses Anggota, Dasco: Semua Wajib Pakai
-
Berapa Jumlah Dana Reses DPR? Ini Penjelasan dan Fungsinya dalam Kinerja Dewan
-
Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Dasco Akui Ada Salah Transfer Rp 54 Juta yang Ditarik Kembali
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Lantai 4 Bangunan Asrama Polri Kalideres Terbakar, Atap Runtuh Timpa Mobil Parkir
-
Geledah Rumah Bupati Tulungagung dan Ajudannya, KPK Temukan Dokumen Alat Tekan
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik
-
Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi
-
Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark