- Dasco mengungkap anggota dewan sering nombok saat reses.
- Dana reses setiap anggota dewan telah naik menjadi Rp702 juta.
- DPR menyiapkan aplikasi publik untuk memantau laporan reses.
Suara.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap pengakuan mengejutkan, di tengah sorotan publik terhadap kenaikan dana reses legislator, yang belakangan ternyata salah transfer.
Dasco mengungkap fakta di lapangan bahwa para wakil rakyat tidak jarang harus merogoh kocek pribadi alias 'nombok', untuk memenuhi aspirasi dan permintaan konstituen di daerah pemilihan (dapil) mereka.
Fenomena ini terjadi selama masa reses, periode saat anggota dewan kembali ke dapil masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat, melakukan bakti sosial, dan melaporkan kinerjanya.
Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih kompleks dari sekadar pertemuan formal.
Menurut Dasco, beragam permintaan kerap diterima anggota dewan saat turun ke dapil.
Permintaan tersebut tidak selalu bersifat programatik, tetapi juga menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat seperti pembangunan fasilitas umum yang tak terduga.
Selain itu, ada biaya operasional non-resmi yang harus ditanggung, termasuk untuk mengelola tim yang membantu kelancaran kegiatan di daerah.
"Itu termasuk tim sukses. Tiap anggota DPR punya tim itu yang tak digaji dalam kegiatan-kegiatan saat reses. Mereka ini kan harus dikasih uang saku," kata Dasco, Selasa (14/10/2025).
Banjir permintaan dari konstituen dan biaya tak terduga inilah, yang menurutnya menjadi penyebab utama anggota dewan harus mengeluarkan dana pribadi di luar alokasi resmi yang disediakan negara.
Baca Juga: Wajib Lapor via Aplikasi, Kegiatan Reses Anggota DPR Akan Diawasi Langsung oleh MKD
"Bisa nombok juga kadang-kadang. Tidak semua biaya kegiatan formal dapat dimasukkan dalam aplikasi, itu yang harus ditanggung masing-masing anggota."
Menyadari perlunya akuntabilitas di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, pimpinan DPR tengah menggodok solusi berbasis teknologi.
Dasco mengungkapkan, DPR sedang dalam proses penyiapan aplikasi khusus yang dapat diakses publik.
Aplikasi ini dirancang untuk menjadi platform laporan kegiatan setiap anggota dewan selama masa reses.
Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memungkinkan publik serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memantau langsung aktivitas para wakil rakyat.
Dasco menegaskan bahwa pengembangan aplikasi ini sedang dikebut agar bisa segera digunakan.
Berita Terkait
-
Wajib Lapor via Aplikasi, Kegiatan Reses Anggota DPR Akan Diawasi Langsung oleh MKD
-
Dasco Sebut Anggota DPR 'Nombok' Saat Reses, Pengeluaran Tak Terduga Sulit Dilaporkan di Aplikasi
-
DPR Bikin Aplikasi Pantau Reses Anggota, Dasco: Semua Wajib Pakai
-
Berapa Jumlah Dana Reses DPR? Ini Penjelasan dan Fungsinya dalam Kinerja Dewan
-
Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Dasco Akui Ada Salah Transfer Rp 54 Juta yang Ditarik Kembali
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya
-
Lonceng Kematian Kelas Menengah? Riset Sebut Populasinya Sisa 16,9%, Satu Pekerjaan Tak Lagi Cukup
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Begal Gambir dan Ironi Residivisme: Ketika Jalanan Terasa Lebih 'Menerima' Daripada Dunia Kerja
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Segera Disidang