Suara.com - BPJS Kesehatan menyelenggarakan penghargaan Satya JKN Award 2025. Acara ini merupakan bentuk apresiasi kepada 110 badan usaha, yang dinilai paling berkomitmen dalam memenuhi kewajiban dalam Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka produktivitas meningkat dan membentuk loyalitas terhadap perusahaan.
“Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN, bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama,” ucap Ghufron.
Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan badan usaha dalam Program JKN dapat menjadi elemen penting dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Hingga 1 Oktober 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6% dari total penduduk Indonesia, di mana 67,2 juta peserta berasal dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) baik di sektor publik maupun swasta.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa program JKN merupakan gerakan gotong royong nasional untuk menegakkan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas bangsa.
“Jaminan kesehatan nasional adalah gerakan gotong royong menegakkan keadilan sosial untuk memutus mata rantai ketimpangan kesehatan dan ekonomi,” ujar Muhaimin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, dukungan badan usaha terhadap kepatuhan JKN adalah bentuk solidaritas sosial serta investasi jangka panjang bagi kesejahteraan pekerja dan ketahanan ekonomi nasional.
“Mendukung JKN dan UHC adalah bentuk solidaritas sosial serta investasi jangka panjang badan usaha. Untuk pekerja makin produktif, biaya operasional menurun, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional,” lanjutnya.
Muhaimin juga menegaskan bahwa keberadaan program JKN telah membawa perubahan besar bagi masyarakat, terutama dalam menekan beban biaya kesehatan.
Baca Juga: Posyandu Miliki Peran Sebagai Mesin Sosial di Lingkup Masyarakat, Mendagri Berikan Apresiasi
“JKN yang hari ini telah berusia lebih dari satu dekade telah membuktikan mampu menjadi sandaran harapan jutaan keluarga untuk tetap hidup sehat dan berdaya. Tidak ada lagi ketakutan untuk berobat. Tidak ada lagi istilah orang miskin tidak boleh sakit,” tegasnya.
Dengan semangat tersebut, Muhaimin berharap penghargaan Satya JKN Award 2025 menjadi pendorong motivasi bagi dunia usaha untuk terus memperkuat kepatuhan dan kolaborasi dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. ***
Kontributor: Tantri A
Berita Terkait
-
BPJS Kesehatan Akan Hapus Tunggakan Iuran Rp7,6 T, Mayoritas dari Peserta Miskin dan Sektor Informal
-
Utang Iuran BPJS Triliunan Rupiah Siap Diputihkan? Cak Imin: Besok Kita Rapatkan
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Resmi! Pansel Dewas dan Direksi BPJS 2026-2031 Dibentuk, Seleksi Dimulai Pekan Ini
-
Rahasia Cetak The A-Team: Perusahaan Ini Kasih Apresiasi 100 iPhone Buat Karyawannya
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025
-
Polri Kerahkan Pesawat CN295 dan Fokker 50 Kirim 6 Ton Bantuan ke Wilayah Bencana di Sumatera
-
Cak Imin Soal Konflik PBNU: Kita Prihatin, Saya Yakin Warga Nahdliyin Semuanya Merasa Sedih