- KontraS menyoroti paradigma patriarkis yang mengakar dalam aparat menjadi pemicu utama kekerasan berlapis yang dialami perempuan.
- Desta mengatakan banyak aparat negara belum memahami hak-hak korban kekerasan seksual dan tata cara penanganan yang seharusnya sensitif.
- Desta menjelaskan bahwa "aparat negara" yang dimaksud bukan sekadar individu dari aparat keamanan, militer, atau kepolisian.
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti bagaimana paradigma patriarkis yang mengakar dalam aparat negara menjadi pemicu utama kekerasan berlapis yang dialami perempuan dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam sebuah diskusi yang disiarkan langsung di Instagram @y_kalyanamitra dan @kontras_update, Desta dari KontraS membuka mata publik mengenai mengapa perempuan menjadi target rentan kekerasan, terutama kekerasan seksual, saat negara terlibat sebagai aktor pelanggar HAM.
“Ketika negara melakukan kekerasan atau pelanggaran HAM yang spesifik berbasis gender, itu disebabkan oleh pola pikir atau paradigma patriarkis yang dimiliki oleh aparat negara,” tegas Desta pada Selasa (14/10/2025).
Desta menjelaskan bahwa "aparat negara" yang dimaksud bukan sekadar individu dari aparat keamanan, militer, atau kepolisian.
Masalahnya jauh lebih dalam, bersifat struktural. Pola pikir ini terbentuk dari pendidikan atau lingkungan institusi tempat mereka bekerja.
“Ketika mereka masih punya pola pikir yang patriarkis, dalam beberapa hal pasti disebabkan karena pola pikir yang mereka temukan saat mereka melakukan pendidikan ataupun dari lingkungan struktur di institusi di mana mereka bekerja,” tambahnya.
Contoh paling nyata dari masalah struktural ini terlihat dari terhambatnya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Desta mengungkapkan, meskipun UU TPKS sudah menjadi landasan hukum, banyak aparat negara yang belum memahami hak-hak korban kekerasan seksual dan tata cara penanganan yang seharusnya sensitif.
“Penerapan Undang-Undang TPKS masih banyak banget catatannya. Belum banyak aparat kepolisian yang paham soal hak-hak korban kekerasan seksual, ataupun penanganan yang harusnya spesifik memang itu sensitif untuk korban kekerasan seksual,” jelasnya prihatin.
Baca Juga: Sebulan Hilang Usai Aksi 'Agustus Kelabu', KontraS Desak Polda Metro Serius Cari Reno dan Farhan!
Namun, di tengah semua ketidakadilan ini, Desta melihat adanya daya lenting perempuan—bukti kekuatan mereka untuk bertahan dan bangkit.
“Jadi ketika mereka ngalamin pelanggaran HAM, mereka sudah terbiasa gitu, tapi sebenarnya itu menyedihkan karena harus berjuang dulu, struggle dulu, baru dia bisa mendapatkan haknya,” tutup Desta.
Berita Terkait
-
Efek Revisi UU TNI? KontraS Ungkap Lonjakan Drastis Kekerasan Aparat, Papua Jadi Episentrum
-
Catatan Hitam KontraS di HUT TNI: Profesionalisme Tergerus, Pelibatan di Urusan Sipil Kian Meluas!
-
Misteri Hilangnya Reno dan Farhan: KontraS Tuntut Polda Metro Jaya Tindak Cepat!
-
Sebulan Hilang Usai Aksi 'Agustus Kelabu', KontraS Desak Polda Metro Serius Cari Reno dan Farhan!
-
Kontras Sebut Ada 4 Tuntutan Besar dalam Peringatan 1 Bulan Tewasnya Affan Kurniawan
Terpopuler
Pilihan
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
-
Kedubes AS Diserang, Cristiano Ronaldo Tinggalkan Arab Saudi
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
Terkini
-
Meski Kehilangan Istri, Haji Suryo Tanggung Penuh Biaya dan Sekolah Korban Kecelakaan
-
Jaringan Perburuan Gajah Sumatera Dibongkar, Kadiv Humas: 15 Tersangka Diamankan!
-
OTT Pekalongan: 11 Orang Termasuk Sekda Tiba di Gedung KPK, Apa Peran Bupati Fadia Arafiq?
-
JIS Kini Terhubung ke Ancol dan Stasiun KRL, Anies Baswedan: Alhamdulillah
-
Babak Baru Kasus Hasbi Hasan, KPK Laporkan Linda Susanti ke Polda Metro Jaya
-
Duduk di Tengah SBY dan Jokowi, Prabowo Pimpin Silaturahmi dan Diskusi di Istana Merdeka
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Pramono Anung Mau Sikat Terminal Bayangan, Wajibkan 26.500 Pemudik Lewat Jalur Resmi
-
KPK Ungkap OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terkait Outsourcing di Sejumlah Dinas
-
Titip Pesan ke Ahok Lewat Veronica Tan, Pramono Anung: Urusan Sumber Waras Sudah Beres