Anggaran Rp 25 M untuk Audit Ponpes dan Rp 7 M Pelatihan Santri, Menteri PU: Nggak Terlalu Mahal!

Suara.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk melakukan audit terhadap 80 pondok pesantren (ponpes) yang dinilai rawan dari sisi keamanan bangunan. Selain itu, disiapkan pula dana Rp7 miliar untuk program pelatihan vokasi bagi 25 ribu santri di 10 provinsi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan, anggaran itu hanya untuk audit pada tahap pertama dari proses pemeriksaan menyeluruh terhadap kelayakan struktur bangunan ponpes di berbagai daerah. 

“Yang disampaikan adalah anggaran untuk mereview 80 sampling pertama, batch 1, itu sekitar Rp25 miliar,” ujarnya.

Dody mengatakan, audit dilakukan menyusul temuan sejumlah pondok pesantren dengan kondisi bangunan tua dan berpotensi membahayakan keselamatan santri. Audit meliputi pemeriksaan struktur, pondasi, serta kelayakan gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar dan asrama.

Selain audit, Kementerian PU juga mengalokasikan dana Rp7 miliar untuk pelatihan keterampilan dasar konstruksi bagi 25 ribu santri di 10 provinsi.

"Untuk training tadi itu untuk 25 ribu santri di 10 provinsi sampling itu sekitar Rp7 miliar, engga terlalu mahal lah itu," ucapnya.

Ia menambahkan, sumber pembiayaan program tersebut berasal dari sisa anggaran yang belum terpakai, dengan izin khusus dari Kementerian Keuangan.

"Kita masih ada dana yang belum terpakai nanti kita pakai dari situ ada izin dari Kementerian Keuangan," imbuhnya.

Audit dan pelatihan itu disebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat ketahanan infrastruktur pesantren sekaligus membekali santri dengan keahlian vokasi di bidang konstruksi.

Baca Juga: Sosok Syafiq Riza Hasan Basalamah, Cara Salaman dengan Santri Beda dari Yang Lain

Ada pun pesantren yang akan diaudit tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Insiden ambruknya bangunan Ponpes Al-Khoziny, di Sidoarjo, pada akhir September lalu menjadi pemicu utama pemerintah lakukan audit tersebut.