-
Program Makan Bergizi Gratis dapat skor terendah di survei.
-
Penyebabnya: kasus keracunan dan perbandingan dengan negara maju.
-
Meski begitu, program ini dasarnya dinilai tetap baik.
Suara.com - Program andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran, makan bergizi gratis (MBG) mendapat skor kepuasan terrendah di mata public berdasarkan hasil survei yang dilakukan Lembaga Riset Indostrategi.
Riset tersebut dilakukan terkait kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Program Makan Bergizi Gratis mendapatkan skor sedang sebanyak 2,68," kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam paparan hasil risetnya di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, skor rendah terhadap program unggulan Pemerintahan Prabowo tersebut tak terlepas dari pengaruh informasi soal kasus keracunan massal siswa akibat MBG di sejumlah daerah.
Sementara, publik juga kerap membandingkan pelaksanaan program tersebut dengan program serupa di negara-negara maju.
“Penilaian tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh masifnya pemberitaan keracunan makanan di beberapa sekolah, dan upaya membandingkan program MBG di Indonesia dengan program makan bergizi di negara-negara maju,” ungkapnya.
Ali menilai bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil program MBG pada tahap awal. Meski begitu, ia menyampaikan bahwa MBG tetap dinilai sejumlah responden sebagai program yang baik.
“Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan program yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi makanan bagi anak Indonesia dan sangat membantu keluarga miskin dan tidak mampu,” katanya.
Lebih lanjut, Ali menyinggung program serupa di sejumlah negara maju seperti Jepang dan Perancis.
Baca Juga: Masuki Setahun Prabowo-Gibran, Survei IndoStrategi Ungkap Kinerja 'Sedang' dengan Skor 3,07
Terlebih saat pandemi Covid 19 menerpa, pemerintah Perancis tidak menghentikan program makan bergizi gratis karena khawatir hal itu akan berdampak pada kualitas generasi muda.
Untuk itu, menurutnya, hal yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan adalah perbaikan tata kelola program, termasuk pelibatan sekolah dan masyarakat dalam penyediaan makanan.
“Yang perlu diperbaiki adalah tata kelola, seperti melibatkan peran aktif sekolah dalam mempersiapkan makanan dan kontribusi masyarakat untuk mengurangi beban berat anggaran yang harus ditanggung oleh APBN,” katanya.
Sementara itu, dalam riset ini program Pemeriksaan Kesehatan Gratis mendapatkan skor tertinggi, yakni 3,42, disusul Sekolah Rakyat dengan skor 3,13 dan Sekolah Unggul Garuda dengan 3,00.
Berikut daftar penilaian program unggulan Prabowo-Gibran:
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis: 3,42
- Sekolah Rakyat: 3,13
- Sekolah Unggul Garuda: 3,00
- Lumbung Pangan Nasional (Food Estate): 2,94
- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel): 2,77
- 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR): 2,69
- Makan Bergizi Gratis (MBG) 2,68
IndoStrategi diketahui melakukan riset pada periode awal September hingga 13 Oktober 2025 dengan menggunakan metode purposive sampling.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
5 Poin Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana Jelang Lebaran 2026
-
Pandji Pragiwaksono di Aksi Kamisan: Delpedro Cs Harusnya Tidak Perlu Diperkarakan
-
Ahli Praperadilan Gus Yaqut Sebut Negara Tak Jualan Kuota Haji, Begini Keterangannya
-
Di Sidang Praperadilan Yaqut, Ahli Sebut Dana Haji Bukan Keuangan Negara
-
ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun, Batal Dihukum Mati oleh Hakim
-
Lawan 'Pasal Karet' KUHP Baru, Delpedro Marhaen Gugat Aturan Berita Bohong dan Penghasutan ke MK
-
Diundang Bukber di Istana, Akankah Ulama dan Prabowo Bahas Eskalasi Konflik Timur Tengah?
-
Resmi! YouTuber Bigmo dan Resbob Tersangka Kasus Fitnah Azizah Salsha
-
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ngaku Tak Paham Birokrasi, Begini Respons Golkar
-
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Takjil, Pedagang Jangan Gunakan Pengawet dan Pewarna Berbahaya