- Pemerintah mengklaim 1 tahun Prabowo-Gibran puluhan ribu masyarakat miskin penerima bansos telah mandiri dan keluar dari daftar penerima manfaat.
- Kebijakan bansos di era Prabowo diklaim tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tunai, tapi juga diarahkan untuk memberdayakan keluarga miskin agar bisa naik kelas ekonomi.
- Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 77.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan telah graduasi.
Suara.com - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Sosial (Kemensos) mengklaim puluhan ribu masyarakat miskin penerima bantuan sosial atau bansos telah berhasil mandiri dan keluar dari daftar penerima manfaat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa kebijakan bansos di era Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan tunai. Namun, juga diarahkan untuk memberdayakan keluarga miskin agar bisa naik kelas ekonomi.
"Sebagaimana diketahui bahwa Bapak Presiden ingin penerima bansos ini naik kelas. Tidak hanya sekadar menerima bansos, tapi juga diberikan dukungan dan bimbingan, pendampingan untuk menjadi keluarga yang lebih berdaya, keluarga yang mandiri," kata Gus Ipul saat konferensi pers Capaian Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Klaim 77.000 Keluarga Penerima Manfaat Telah Mandiri
Menurut Gus Ipul, pendekatan baru tersebut telah menunjukkan hasil positif. Sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 77.000 keluarga penerima manfaat (KPM) dinyatakan telah graduasi, atau tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Mereka disebut sudah memiliki penghasilan tetap dan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
"Tahun ini, kita lebih dari 77.000 keluarga penerima manfaat yang sudah graduasi, sudah lulus, sudah tidak menerima bansos lagi di tahun-tahun yang akan datang," katanya.
Kemensos menargetkan angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2026. Gus Ipul menegaskan, target berikutnya adalah membantu lebih dari 300.000 keluarga agar bisa mandiri melalui program pemberdayaan dan pelatihan ekonomi produktif.
Program graduasi ini menjadi salah satu fokus pemerintah di tengah upaya menekan angka kemiskinan nasional. Selain bantuan langsung tunai, Kemensos juga menyiapkan pendampingan usaha mikro dan akses ke modal produktif bagi keluarga yang siap mandiri.
Baca Juga: Survei Sebut Menhut Raja Juli Berkinerja Baik di Kabinet Prabowo, Begini Kata DPR
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Terima Kunjungan Mentan di Gudang Bulog Jatim, Dirut Pastikan Stok Beras Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Kebakaran Hebat Hanguskan 1.000 Rumah di Kampung Bahagia Malaysia dalam Sekejap
-
Pramono Anung Ungkap Cara Putus Rantai Kemiskinan di Jakarta: Kunci di Pendidikan
-
Pasukan Perdamaian Prancis Gugur, RI Tegas: Serangan ke UNIFIL Tak Bisa Diterima
-
Skorsing 19 Hari, Siswa yang Acungkan Jari Tengah ke Guru Terancam Tidak Naik Kelas
-
Gudang Bulog Penuh, Presiden Sebut Negara Hadir Penuhi Kebutuhan Dasar Rakyat
-
Ketua Golkar Malra Nus Kei Tewas Ditikam, Polisi Tangkap 2 Terduga Pelaku
-
Uya Kuya Polisikan Akun Threads Soal Hoaks 750 Dapur MBG, Ini Detail Laporannya
-
10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
-
KPK Bongkar Motif Korupsi Kepala Daerah: Bukan Cuma Biaya Politik, Ada yang Demi THR Pribadi