- Kejati DKI menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor di LPEI periode 2011-2023.
- Dalam kasus ini negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 919 miliar.
- Penyidik langsung melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang merupakan kediaman para tersangka.
Suara.com - Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2011-2023. Akibat perbuatan para tersangka, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 919 miliar.
Setelah penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang merupakan kediaman para tersangka.
"Lokasi penggeledahan berada di Perumahan Green Lake Kota Tangerang, Apartemen St. Moritz Jakarta Barat, dan di Jalan Gunung Himalaya Karawaci, Kota Tangerang," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Haryoko Ari Prabowo, saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
Penetapan tersangka diumumkan oleh Haryoko pada Rabu (22/10/2025). Ketiga tersangka tersebut adalah:
- LR, selaku Direktur PT Tebo Indah (pihak penerima kredit).
- DW, selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI periode 2009 hingga 2018.
- RW, selaku Relationship Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI.
Menurut Haryoko, para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanipulasi proses pemberian kredit ekspor. Modusnya adalah dengan merekayasa nilai agunan atau appraisal sehingga tidak sebanding dengan nilai pinjaman yang diajukan oleh PT Tebo Indah.
"Padahal, dalam kajian analis internal sudah dinilai adanya kemungkinan PT Tebo Indah akan gagal bayar. Sebenarnya sudah terbaca, tetapi kredit tetap dicairkan," jelas Haryoko.
Ia menambahkan bahwa LPEI tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kasus ini.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di lokasi berbeda. Tersangka LR ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, sementara DW dan RW ditahan di Rutan Cipinang.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: LPEI Buka Suara soal Kasus Korupsi Pemberian Kredit, Hormati Proses Hukum
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!